Normalisasi Ciliwung, Sandi akan Koordinasi dengan Menteri PUPR

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendukung kelanjutan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Sandi mengatakan sudah menjalin komunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Kemarin malam berkoordinasi dengan Pak Menteri Basuki bahwa kami laporkan proses hukumnya (class action proyek normalisasi Kali Ciliwung) masih berlangsung. Tapi masih ada tahap percepatan," kata Sandi saat ditemui di Jakarta Creative Hub, Gedung Graha Niaga Thamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

Sandi menuturkan dia dan Anies akan terjun langsung menemui para warga yang akan terdampak proyek itu. Dia ingin melakukan pendekatan kepada warga agar bersedia direlokasi.

Baca juga: Kampung Arus Mau Diturap, DPRD DKI: Bagian dari Normalisasi Sungai

Baca juga: Tak Gusur Warga untuk Normalisasi, Sandi: Harus Ada Touch and Feel

[Gambas:Video 20detik]

"Karena akan melakukan itu ada dari pemerintah pusat. Jadi, kami mensupport 100 persen untuk memediasi agar lahannya segera dieksekusi. Tentunya dengan pendekatan kepada warga," terang Sandi.

Bahkan, sambung Sandi, Anies sudah merencanakan bertemu warga yang akan direlokasi. Normalisasi seperti di Bukit Duri, Jakarta Selatan, sejatinya bisa dilakukan karena sudah ada putusan dari pengadilan.

"Rencananya, kemarin sebelum ada kejadian naiknya Bendungan Katulampa ini gubernur akan turun ikut memediasi ini. Karena kita ingin juga bahwa keputusan dari pengadilan ini akan memakan waktu yang tidak bisa menunggu, ini adalah siklus dari iklim," tutup Sandi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus gugatan yang diajukan warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016. Majelis hakim mengabulkan gugatan warga dan memerintahkan Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi ke warga yang digusur.

Penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI merupakan bagian dari normalisasi Kali Ciliwung. Dengan adanya putusan itu normalisasi bisa dilanjutkan asal Pemprov DKI membayar sebesar Rp 200 juta untuk 89 anggota kelompok dan empat perwakilan kelompok yang merupakan warga Bukti Duri. (zak/rvk)