Penuh Tantangan, Ini Perjalanan Mensos Idrus Tinjau KLB di Papua

Jabbar Ramdhani - detikNews
Kamis, 01 Feb 2018 15:12 WIB
Mensos Idrus Marham bersama timnya saat mengunjungi Kabupaten Asmat untuk meninjau penanganan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk (Foto: Dok. Kemensos)
Jakarta - Idrus Marham mengaku tugas pertamanya sebagai Menteri Sosial yang diterima dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ialah soal penanganan kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Papua. Perintah ini datang tak lama setelah pelantikan dirinya.

"Selesai dilantik Presiden 17 Januari, setelah itu saya dipanggil Presiden, saya cuma ditanya, 'Pak Mensos, masalah ini gimana? Masalah ini gimana?'. Bagi saya, saya memaknai ini sebagai sebuah perintah, sebagai sebuah instruksi," kata Idrus saat diwawancarai di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Dua hari kemudian, Idrus bersama tim pun berangkat ke Asmat. Dia meminta jajarannya untuk mendata soal daerah yang mesti dikunjungi.


Kepada detikcom, Idrus menceritakan perjalanannya dari Jakarta hingga tiba di daerah yang berada di timur Indonesia itu. Dia berganti beberapa moda transportasi hingga dapat tiba di Asmat.

"Jumat malam saya berangkat dengan tim. Pesawat mendarat di Timika. Kemudian kita naik pesawat kecil dengan satu baling itu ke Asmat dengan perjalanan kurang lebih 40 menit," ucap Idrus.

Foto udara hamparan rumah di atas rawa dan sungai di kota Agats Kabupaten Asmat, Papua, Senin (29/1). Tampak sungai di Asmat yang lebarFoto udara hamparan rumah di atas rawa dan sungai di kota Agats Kabupaten Asmat, Papua, Senin (29/1). Tampak sungai di Asmat yang lebar (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Dia sempat mendapatkan peringatan soal keamanan perjalanan menuju Asmat. Namun dia yakin dapat tiba di lokasi. Idrus sempat kaget dengan sulitnya mencapai lokasi.

"Kita harus punya keyakinan kalau masalah ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang penting kita punya ikhtiar. Kata Allah di dalam Alquran bahwa apabila sudah sampai ajal seseorang tak akan mundur dan tak akan maju. Jadi apapun warning, kita jalan. Terbang 40 menit menelusuri," tuturnya.


"Sampai di sana pun, pikiran saya itu sudah sampai. Ternyata sudah siap boat-boat di situ, ternyata kita harus naik boat. Lalu kemudian pakai pelampung. Kita di boat hanya muat satu orang. Kemudian kita jalan," sambung Idrus.

Dia menceritakan sungai yang diarunginya memiliki lebar sekitar 100 meter. Perjalanan menggunakan boat yang hanya muat 4 orang itu menghabiskan waktu sekitar 35 menit.

Tiba di dermaga Asmat, Idrus disambut Bupati Asmat Elisa Kambu. Dia diboncengi Elisa menggunakan sepeda motor listrik.

"Saya dibonceng Pak Bupati Elisa Kambu perjalanan di sana. Luar biasa sekali. Begitu sampai wilayah, kondisi alam lingkungan yang berada di atas rawa-rawa. Rumah dibangun di atas rawa-rawa, kantor dibangun di atas rawa-rawa, RS dibangun di atas rawa-rawa," ucap dia.


Dia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Idrus kemudian mengunjungi Tim Terpadu yang terdiri dari Kemensos, Kemenkes, TNI-Polri, perwakilan Kantor Staf Presiden, BPBD, dan eleman masyarakat.

Idrus kemudian berbincang dengan Komandan Resor Militer 174/Anim Ti Waninggap, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan, selaku ketua Tim Terpadu. Mendengar pemaparan Asep, Idrus menyebut kerja Tim Terpadu 'luar biasa'.

Mensos saat mengunjungi posko perawatan warga di AsmatMensos saat mengunjungi posko perawatan warga di Asmat (Foto: Dok. Kemensos)

Sebab, permukiman warga Asmat dalam kondisi berjauhan. Ada sebanyak 23 distrik yang jarak tempuhnya bisa mencapai 2-3 jam untuk mencapai titik satu ke yang lain. Jalur yang ditempuh kebanyakan melewati sungai besar.

"Tim terpadu ini dikepalai Brigjen Asep, Danrem di sana. Saya tanya, kok begitu sangat sulit lapangan di sana. Bagaimana operasinya. Ternyata luar biasa cara kerjanya, sejak dibentuk tim itu, dia sudah bekerja tiap hari menelusuri sungai-sungai ini untuk mencari rumah yang tersebar di mana-mana," tutur Idrus.


"Tim bekerja dengan baik, sampai pada orang-orang yang sudah terdeteksi itu, pada saat saya ke sana itu masih 7.000. Kemudian yang dirawat di RS ada 170-an, kemudian yang lain juga dirawat di luar ada sekitar 390-an," imbuhnya.

RS yang ada tak dapat menampung semua warga. Perawatan akhirnya juga dilakukan di aula sebuah gereja. Tim Terpadu sudah mendata sebanyak 12 ribu jiwa.

Idrus mengatakan penanganan dari Tim Terpadu ini sudah mencapai 90 persen. Dia mengatakan KLB campak dan gizi buruk di Asmat disebabkan banyak faktor.

Penyebab KLB tersebut karena pola hidup yang belum dapat menjamin kesehatan. Selain itu daerah yang terisolasi dan tersebar menyebabkan penanganan dan pelayanan tak dapat dilakukan dengan cepat.


"Penyebab langsung misalnya asupan gizi, makanan ibunya, anaknya malas makan, tak mau ada imunisasi. Ini yang mempengaruhi langsung. Bagaimana anak mau sehat kalau asupan ibunya kurang. Bagaimana mau sehat kalau makanannya tidak jelas," ungkapnya.

Lalu ada penyebab tidak langsung, daerah terisolasi. Bagaimana pelayanan cepat kalau daerahnya terisolasi. Kondisinya, lingkungan rawa-rawa semua. Air tergantung pada air hujan. Minum, misalkan, tak langsung dimasak, langsung diminum saja itu," sambung dia.

Presiden Jokowi sempat mewacanakan soal relokasi warga. Hal ini urung dilakukan karena faktor kultur masyarakat.

Idrus melihat, yang dapat dilakukan ialah membuat permukiman yang terkonsentrasi. Hal ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kultur masyarakat.


Mensos menyusuri jalan di Asmat dengan didampingi pejabat daerahMensos menyusuri jalan di Asmat dengan didampingi pejabat daerah (Foto: Dok. Kemensos)

"Jadi terkonstrasi pemukiman dari masyarakat dengan tetap memperhatikan tanah ulayat, budaya. Dengan begitu bisa memberikan layanan lebih cepat, di sana akan ada puskesmas," ucap dia.

Kemensos akan menangai KLB campak dan gizi buruk dengan menggandeng kementerian lain. Hal ini dilakukan selain penerapan program Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap wilayah yang memiliki sekitar 114 ribu penduduk ini.

Menurutnya, penanganan KLB di Asmat ini mesti dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal ini juga perlu diterapkan pada daerah terpencil lainnya di Indonesia.


"Kemudian juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Lalu kementeriannya Ibu Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena di sana sungainya sangat luas. Lalu keterlibatan Kementerian Pendidikan. Dan kemudian Kementerian ESDM karena nanti menyangkut bagaimana masalah pengolahan air. Lalu KemenPUPR soal bagaimana infrastruktur yang lebih sehat, airport, dan jalan akses," bebernya.

Sebelumnya, data di Posko Induk Penanggulangan KLB Asmat di Agats menyebutkan 37 anak meninggal di Distrik Pulau Tiga, 15 anak di Distrik Fayit, 8 anak di Distrik Aswi, 4 anak di Distrik Akat, dan 6 lainnya meninggal di RSUD Agats.

Wabah campak dan gizi buruk dari September 2017 hingga 24 Januari 2018 mengakibatkan 65 korban meninggal akibat gizi buruk, 4 anak lainnya karena campak, dan 1 orang karena tetanus. (jbr/van)