Mensos Idrus Laporkan Hasil Tinjauan KLB Asmat kepada DPR

Jakarta - DPR RI menggelar rapat konsultasi untuk membahas Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua bersama dengan kementerian terkait. Pada kesempatan itu, Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham memberikan laporan terkait perkembangan status KLB.

Rapat konsultasi dilaksanakan di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018). Pada rapat tersebut, hadir dua Wakil Ketua DPR RI, yaitu Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

[Gambas:Video 20detik]

Idrus memaparkan hasil tinjauannya di Asmat, Papua terkait korban gizi buruk dan campak. Ia menuturkan kondisi alam dan pola hidup masyarakat Asmat, Papua memang rentan mengundang penyakit.

"Secara singkat dan menyeluruh tentang kondisi masyarakat Asmat. (Masalah) Air, karena di sana rawa-rawa tentu sangat tergantung dengan air hujan dan tidak direbus. Ini sangat rentan menimbulkan penyakit. Kondisi alam sebagian besar adalah rawa-rawa, rumah-rumah dan perkantoran serta rumah sakit dibangun di atas rawa-rawa. Kalau mau dikaitkan dengan masalah penyakit ini sangat rentan. Belum kita bicara budaya dan pola hidup mereka," kata Idrus saat memaparkan hasil tinjauannya.

Elite Golkar itu menuturkan pemerintah pusat akan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten Asmat, Papua. Tak hanya itu, Idrus pun menuturkan pihaknya telah memberikan bantuan secara konkret kepada para korban KLB campak dan gizi buruk Asmat.

"Perkembangan terakhir sudah ditelurusi 22 dari 23 distrik dengan 196 kampung menyebar dan jumlah anak yang terlayani dan terdeteksi 12.883 dengan rincian yang meninggal 71, tapi saya tadi diberitahu wartawan ada 72. Tim terpadu sudah terbentuk dari Kemenkes, Kemensos, BPPD, dan Pemda, langkah terhadap darurat yang dilakukan adalah mengobati korban KLB dan memberikan sembako dan makanan kecil bergizi tinggi," ungkap Idrus.

Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak (Menteri PPPA) Yohana Yembise juga bicara dalam forum itu dengan mengutarakan programnya yang terkait dengan KLB di Asmat. Senada dengan Idrus, Yohana menilai KLB campak dan gizi buruk berangkat dari gaya hidup dan lingkungan setempat.

"Kegiatan kami ke depan akan mengarah secara integrasi, yang kami lihat bahwa pasti munculnya itu di masalah kesehatan dan juga gizi. Kesehatan, gizi, semuanya ada hubungannya dengan gaya hidup di suku tertentu yang ada di tanah Papua," ujar Yohana.

Dalam rapat tersebut, beberapa komisi di DPR seperti Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X juga hadir. Ketua Komisi IX Dede Yusuf menyebut seharusnya wilayah Asmat lebih diperhatikan pemerintah.

"Asmat ini sekarang jadi wilayah tujuan wisata internasional. Ternyata tidak ada fasilitas apa pun di Asmat padahal itu daerah tujuan internasional. Ada tempat semacam Suku Asmat yang memang punya kultur budaya yang bagus dan sebagai potret budaya Indonesia ke luar," kata Dede.

Dede menuturkan, sebaiknya dibuatkan Asmat Village yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat Asmat tanpa menghilangkan kearifan lokal suku Asmat.

"Harusnya dibuat fasilitas Asmat Village, di mana Asmat bisa menjadi potret bangsa Indonesia ke luar, apakah ini dibuatkan otsus atau menggunakan APBN," tuturnya.

Dalam rapat, DPR mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani KLB di Asmat. Meski demikian, DPR memberi saran-saran agar penanganan ke depan lebih baik dan terukur.

"DPR mengapresiasi cepat tanggap KLB. Perlu merancang lebih komprehensif program-program yang dicanangkan. DPR juga mendorong pemerintah terkait dana otsus yang efisien," ucap Fahri. (yas/gbr)