DetikNews
Kamis 01 Februari 2018, 14:59 WIB

Jadi Mensos Disebut Barter Politik, Idrus: Saya Ketawa Saja

Jabbar Ramdhani - detikNews
Jadi Mensos Disebut Barter Politik, Idrus: Saya Ketawa Saja Menteri Sosial Idrus Marham (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Penunjukan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) banyak dikritik publik. Keputusan ini dinilai barter politik antara Joko Widodo selaku Presiden dengan Partai Golkar.

Idrus membantah hal tersebut. Ketua Korbid Kelembagaan DPP Golkar ini mengatakan ada kesamaan visi dan misi di antara Jokowi dan Golkar.

"Saya kira, bukan masalah ini (barter politik, red). Tapi ada niat yang sama, visi yang sama. Nah kalau niat dan visi sudah sama kan ada kesatuan," kata Idrus saat diwawancarai di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).


Dia mengatakan kesamaan niat dan visi tersebut sebagai hal yang paling mendasar. Kesamaan ini secara otomatis akan mempermudah mencapai tujuan kerja Jokowi.

Idrus mengatakan dukungan dari Golkar untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilakukan tanpa syarat. Dia mengatakan Golkar mendukung pemerintahan sebagai panggilan ideologi partai untuk berkontribusi kepada masyarakat.

"Dan kalau sudah ada kesamaan niat dan visi, tak ada lagi saling mencurigai. Oh jangan sampai nanti, politik praktis. Dukungan ditarik. Tidak," tuturnya.

"Kenapa tidak? Karena niat dan visi sama. Dan apalagi Golkar mendukung ideologi Pak Jokowi, panggilan ideologi, panggilan doktrinal partai, dan kemungkinan juga panggilan pengabdian," imbuh Idrus.

Menurutnya, hal tersebut mematahkan pandangan publik soal adanya barter politik.


"Sehingga analisis politik orang, ini adalah untuk kepentingan politik praktis kalau tak memberi menteri nanti dukungan ditarik. Sama sekali bukan persoalan itu. Kalau ada yang sebut karena kepentingan politik praktis, saya ketawa-tawa saja. Sudah bukan tatarannya seperti itu," ungkapnya.

Sebelumnya, penunjukan Idrus sebagai Mensos dianggap sebagai upaya barter politik. Pemilihan Idrus untuk masuk ke Kabinet Kerja dinilai sebagai persiapan Pemilu 2019.

Jokowi menambah jatah parpol di kabinet untuk menambah kekuatan politik sebelum Pemilu 2019 nanti.

Pandangan politik lainnya, Idrus dilantik Jokowi sebagai Mensos dalam reshuffle jilid III sebagai barter terkait Munaslub Golkar November 2017 lalu.

Nama Idrus sempat masuk dalam jajaran calon ketum Golkar setelah Setya Novanto dinonaktifkan. Akhirnya hanya ada nama Airlangga Hartarto sebagai calon tunggal di Munaslub Golkar hingga melenggang mulus menjadi Ketum Golkar.

Soal 'Kerja' dan 'Karya'

Presiden Jokowi menunjuk Idrus Marham sebagai Menteri Sosial untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Idrus menegaskan tak ada negosiasi antara partainya dengan pemerintah soal jatah menteri di Kabinet Kerja.

Dia mengatakan dukungan Golkar kepada pemerintah sebagai karakter partai berlambang pohon beringin ini untuk berkontribusi membangun bangsa. Idrus mengatakan upaya tersebut lebih efektif ketika berada dalam pemerintahan.


"Orang kan biasanya berpandangan mungkin dijanjikan menteri, berapa menteri. Nah kita, Golkar, tidak ada. Sepenuhnya memberikan dukungan sebagai sebuah panggilan ideologi, panggilan doktrinal, dan panggilan organisasi," tutur Idrus.

"Ciri partai Golkar ialah karya, karya yang membangun. Tentu kita melihat kalau kita ingin berkarya dan membangun, maka tentu akan lebih efektif kalau kita berada di pemerintahan," sambung Ketua Korbid Lembaga Golkar ini.

Idrus mengatakan komunikasi antara Golkar dengan pemerintahan Jokowi-JK terus berjalan. Dia yakin keputusan Jokowi melakukan reshuffle sebagai hak prerogatif yang berorientasi pada peningkatan kinerja.


Selain itu, menurutnya, ada kesamaan visi dan niat. Hal yang dimaksudnya ialah soal slogan 'kerja' Jokowi yang selaras dengan 'karya' milik Golkar.

"Kita tidak pernah bicara soal masalah menteri. Tapi masalah bagaimana kerja, kerja, kerja. Sama dengan Golkar yang punya karya, karya, karya. Nah, ini titik temunya di situ. Dan saya punya keyakinan itu," ungkap Idrus.

Mantan Sekjen terlama Golkar ini mengaku tak mendapatkan tanda apapun soal penunjukannya sebagai Mensos. Idrus mengaku mengalami hal seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko yang dikabari mendadak Jokowi.


"Tentu pertanyaannya kok bisa? Ya itulah presiden, pengambil kebijakan. Dan penyampaian kepada saya juga mirip-mirip seperti Pak Moeldoko. Tak ada perjanjian, tak ada satu tanda-tanda, dan lain-lain," ucap dia.

Idrus dilantik sebagai Mensos pada Rabu (17/1) lalu. Selain dirinya, Jokowi juga melantik Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Marsekal Marsda TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Idrus Marham dilantik sebagai Mensos berdasarkan Keppres Nomor 10/P Tahun 2018. Sementara Moeldoko sebagai KSP berdasarkan Keppres Nomor 11/ Tahun 2018. Sementara Agum Gumelar dilantik sebagai Wantimpres berdasarkan Keppres Nomor 12/P Tahun 2018 dan Marsda Yuyu berdasarkan Keppres Nomor 2/TNI Tahun 2018.
(jbr/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed