Penanganan Gizi Buruk di Papua Terkendala Kurangnya Tenaga Medis

Jakarta - Petugas gabungan mengalami kendala dalam penanganan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Ada banyak kendala mulai dari lokasi terpencil hingga kurangnya tenaga medis.

"Persoalan gizi buruk ini kami lihat lebih kepada pertama adalah lokasi masyarakat yang cukup jauh sehingga dari aspek perekonomian, untuk menjangkau daerah-daerah yang bisa didistribusi oleh pemerintah secara menyeluruh, ini terkendala," ucap Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, di sela Rapim Polri 2018 hari kedua, di STIK/PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2018).

Baca juga: Jokowi Minta Panglima-Kapolri Turun Tangan Atasi Gizi Buruk di Asmat

Boy Rafli menjelaskan saat ini upaya yang dilakukan memulihkan gizi warga adalah dengan memberikan layanan kesehatan, obat-obatan serta makanan. Mantan Kadiv Humas Polri ini menerangkan fenomena gizi buruk ini dialami warga pelosok.

"Pelayanan-pelayanan kesehatan kita, termasuk juga pemberian vaksin. Jadi sudah banyak vaksin diberikan, termasuk distribusi makanan," jelas Boy.

Tak hanya faktor geografis, cuaca pun menjadi kendala proses distribusi logistik ke daerah-daerah yang mengalami wabah gizi buruk.

"Apalagi dikaitkan dengan faktor cuaca di mana di beberapa aliran sungai juga mengalami pasang-surut. Jadi tidak selalu untuk dapat dilewati dengan kapal-kapal untuk distribusi bahan makanan," terang Boy.

Baca juga: Jokowi Bertemu Gubernur Papua dan Bupati Asmat Bahas Gizi Buruk

Boy mengungkapkan dalam upaya menanggulangi wabah gizi buruk, Pemerintah Papua juga terkendala minimnya tenaga kesehatan seperti dokter, khususnya di Asmat. Bahkan kepala puskesmas di wilayah wabah saja bukan seorang dokter.

"Tenaga medis kurang, tenaga dokter sangat minim. Kepala Puskesmas bukan dokter. Jadi kami juga dari kepolisian ini kita minta BKO dokter dari Mabes Polri. Kita, Mabes Polri, Polda Papua juga meminta BKO dokter kepada Pusdokkes Mabes Polri," ucap Boy.

(aud/rvk)