Diingatkan Kemendagri soal Tendangan, Walkot Mataram: Spontanitas Saja

Walkot Mataram TGH Ahyar Abduh di pelantikan Kastpol PP. (Dok. Istimewa)

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah menghindari perbuatan multitafsir yang menuai kontroversi. Menanggapi hal itu, Wali Kota Mataram TGH Ahyar Abduh mengatakan aksi tendangannya itu spontanitas saja.

"Ya kan saya sampaikan apa adanya. Saya bisa saja persepsi seperti itu, tapi faktanya seperti itu," kata Ahyar kepada detikcom, Selasa (23/1/2018).

Ahyar menyampaikan tidak ada anggota Satpol PP yang terkena ayunan tendangannya. Ia meyakinkan aksinya itu dilakukan secara spontan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu juga nggak kena, nggak ada yang terluka, orang nggak kena. Masak saya menyakiti anggota, sekadar tes fisik oh sigap juga, kecuali orang marah, baru. Itu pejabat baru melihat saya ketawa-ketawa. Spontanitas memberi motivasi, wah kalau kena gimana itu, biasa itu," jelasnya.

Ahyar pun meminta atraksi yang dilakukannya di depan anggota Satpol PP tidak dijadikan polemik. Meski begitu, ia mengaku maklum di tahun politik ini kegiatannya sebagai bakal cagub NTB akan disorot.

"Hanya jangan di-blow up, dibesar-besarkan, karena saat ini memang sedang pilkada. Saya juga tidak memperkirakan kalau menjadi viral. Kalau tahu saya juga nggak mungkin, karena ini spontanitas saja, nggak pikir lain-lain," bebernya.

Ia kembali menegaskan aksinya dilakukan bukan karena naik pitam, melainkan spontanitas. Ahyar juga meluruskan atraksi itu dilakukan untuk memenuhi permintaan Kasatpol PP Bayu Pasopati.

"Hanya Kasat-nya saja minta, jadi nggak ada apa-apa, kecuali kita marah-marah mencak-mencak emosi, ini nggak ada masalah," ucap Ahyar.

Sebelumnya, Kemendagri mengimbau para kepala daerah menghindari perbuatan yang menuai kontroversi. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, di mana setiap tingkah laku pejabat akan menuai sorotan.

"Kita mengimbau kepada semua kepala daerah untuk menghindari perilaku yang bisa diterjemahkan secara multitafsir oleh publik. Bila seorang wali kota adalah pesilat, tentu wajar mempertontonkan jurus silat di arena silat atau sejenis. Tapi menjadi janggal bila hal itu dilakukan di dalam kantor atau di tempat yang tidak semestinya," ujar Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPD, dan Hubungan Antarlembaga (FKDH) Kemendagri, Akmal Malik, dalam keterangannya, Senin (22/1) malam.

"Maka, mari bersikap yang lebih terukur dan tidak menimbulkan praduga yang tidak semestinya," sambungnya. (ams/fjp)