DetikNews
Kamis 18 Januari 2018, 22:33 WIB

Kubu Ambhara Minta Menkum Tak Buru-buru Putuskan Legalitas Hanura

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Kubu Ambhara Minta Menkum Tak Buru-buru Putuskan Legalitas Hanura Sarifuddin Sudding (Gibran Maulana/detikcom)
FOKUS BERITA: Hanura Islah
Jakarta - Hanura kubu Ambhara meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tak terburu-buru mengambil keputusan terkait legalitas Hanura saat ini. Lantaran masih ada konflik internal partai yang belum selesai.

"Kami minta kepada Kementerian Hukum dan HAM agar tidak mengambil keputusan terhadap berbagai macam bentuk surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan dengan Partai Hanura karena masih ada permasalahan," ujar Sudding di Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/1/2018).


Menurut Sudding, SK kepengurusan OSO seharusnya tak diterbitkan. Kementerian Hukum dan HAM disebutnya tak teliti terkait penerbitan SK tersebut.

"Saya sendiri nggak tahu ya kalau itu ada SK seperti itu. Tapi, kalaupun itu memang benar adanya, saya kira Kementerian Hukum dan HAM tidak cermat, tidak teliti, dan sangat prematur," ujarnya.

SK yang dimaksud adalah SK kepengurusan Hanura dengan OSO sebagai ketumnya, yang dikeluarkan Kemenkum HAM pada 17 Januari 2017. Itu merupakan hasil munaslub pada akhir Desember 2016.


Munaslub 2016 digelar karena Wiranto, yang saat itu menjabat Ketum Hanura, mengundurkan diri setelah ditunjuk menjadi Menko Polhukam. OSO meneruskan kepemimpinan Wiranto untuk pengurus Hanura periode 2015-2020.

Namun, menurut Sudding, OSO tak berwenang lagi di partai. Pasalnya, pada Senin (15/1), pihaknya telah memberhentikannya lewat mosi tidak percaya yang disampaikan oleh ketua DPD dan DPC Hanura. Rapat pemberhentian OSO kala itu digelar di Hotel Ambhara, Jaksel.

"Sudah menerima sekaligus memberhentikan Pak OSO sebagai ketua umum dan pada hari yang sama, lewat berita acara notaris juga sudah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa telah terjadi konflik di internal partai dan sudah terjadi pemberhentian terhadap Ketua Umum Pak Oesman Sapta sebagai ketua umum partai," tuturnya.

Sudding mengaku tak khawatir soal SK ini malah menjadi sengketa panjang di pengadilan.


OSO dipecat Hanura kubu Ambhara lewat mosi tidak percaya dan dilegitimasi di forum munaslub. Bagi Sudding cs, pemecatan OSO legal dan konstitusional karena sesuai dengan AD/ART partai, yaitu disetujui 27 dari 34 DPD tingkat provinsi atau dua pertiga DPD.

Kubu OSO menganggap munaslub itu ilegal. Buntutnya, pengacara DPP Hanura 'Manhattan' alias kubu OSO mempolisikan Sudding hari ini.
(gbr/ams)
FOKUS BERITA: Hanura Islah
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed