Jalankan Putusan MK, KPU Diminta Verifikasi Faktual Semua Parpol

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil berpendapat verifikasi faktual perlu dilakukan untuk seluruh partai politik peserta pemilu. Hal ini karena masih adanya data yang tidak sesuai yang diberikan pada saat pendaftaran.

"Mengapa penting verifikasi faktual? Karena upload (data) partai di dalam sipol banyak mengada-mengadanya, bahkan ada kertas kosong masuk ke sipol, kalau tidak ada verifikasi faktual maka bagaimana," ujar Koordinator Nasional JPPR Sunanto di diskusi Kopi, Jl Halimun Raya, Guntur, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: NasDem Dukung KPU yang Tetap Verifikasi Faktual Semua Parpol

Menurutnya, KPU memang telah melakukan penelitian terhadap data yang dimasukkan dalam sistim informasi partai politik (sipol). Namun KPU perlu memastikan kebenaran dokumen tersebut.

"Walau KPU melakukan penelitian tapi datanya kan dari sipol, lalu bagaimana memastikannya," ujar Sunanto.

Baca juga: KPU Pastikan Seluruh Parpol Calon Peserta Pemilu akan Diverifikasi

Verifikasi faktual juga dilakukan untuk pengecekan kepengurusan partai. Verifikasi faktual juga harus dilakukan demi asas keadilan terhadap parpol baru.

"Kepengurusan tingkat provinsi ada SK kepengurusan lama ke sipol, untuk memastikan itu harus diverifikasi faktual. Partai lama kalau tidak verifikasi faktual tidak ada equal treatment, sangat aneh dengan adanya kondisi baru, tidak ada verfak (verifikasi faktual)," kata Sunanto.

Dia mengatakan penolakan parpol untuk lakukan verifikasi faktual menunjukkan kelemahan di dalam partai. Menurutnya, parpol semestinya mau diverifikasi faktual dengan menyiapkan kepengurusannya.

Baca juga: Komisi II DPR Sepakat Istilah Verifikasi Faktual Parpol Dihapus

"Ini menunjukkan partai politik mengakui mereka lemah. Ini ditunjukkan dengan defense tidak ada verifikasi faktual. Ini menunjukkan kepengurusan lemah, kalau kuat mari kita verifikasi faktual dimanapun kapanpun karena kepengurusan real apalagi keterwakilan perempuan," ujar Sunanto.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta KPU untuk percaya diri melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memverifikasi faktual seluruh parpol. Parpol yang menolak verifikasi faktual, menurut mereka, menunjukkan sikap inkonstitusional.

Baca juga: Komisi II: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Ganggu Proses Pemilu

"KPU (harus) menjadi lembaga yang mandiri lepas dari kepentingan pihak terkait. Mengingat sifat RDP tidak lagi mengikat pasca putusan MK terdahulu. Sehingga KPU bisa melaksanakan putusan MK ini sesuai dengan mandat konstitusional Putusan nya. Dengan begitu, verifikasi faktual adalah hak yang mutlak, tidak melakukan verifikasi faktual adalah prilaku inkonstitusional terhadap Putusan MK," ungkap Sunanto.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, CORRECT, PUSaKO UNAND, JPRR, dan Perludem.

Baca juga: MK Kabulkan Syarat Verifikasi Parpol, KPU Bakal Revisi Aturan

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia. Menurut majelis, isi pasal 173 ayat 1 dan 3 sudah pernah dibatalkan oleh MK pada UU Pemilu sebelumnya.

"Seluruh peserta pemilu haruslah sama diperlakukan selayaknya oleh penyelenggara pemilu," ucap Ketua MK Arief Hidayat. (jbr/jbr)