Komisi II: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Ganggu Proses Pemilu

Jakarta - Komisi II DPR menganggap putusan MK terkait verifikasi faktual menghambat proses Pemilu. Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera menilai, KPU saat ini mengalami kekosongan hukum.

"Sebagian besar melihat keputusan MK ini mengganggu proses (Pemilu). Harusnya diputuskan harapan KPU di Desember sehingga proses verifikasi belum berjalan itu mudah tapi ketika verifikasi sudah berjalan, kita ikut UU nomor 7 pasal 173 bahwa 10 parpol tadi tidak perlu diverifikasi faktual. Ternyata ada putusan yang membatalkan sehingga KPU ada kekosongan hukum," kata Mardani di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: DPR Rapat Bahas Verifikasi Faktual Parpol dengan KPU-Bawaslu

Karena hal itu, ia menuturkan pihaknya sedang mengusahakan agar ada payung hukum bagi KPU. Ia menilai, KPU pun belum berani untuk mengambil keputusan karena akan menjadi pihak yang tergugat.

"Ini yang sedang diusahakan agar ada payung hukum bagi KPU. Ada dua yang terpecah payung hukumnya, tetap pakai yang lama jadi tidak perlu menyesuaikan dengan keputusan MK. Yang kedua perlu karena yang pertama ini berpendapat putusan MK ini berlakunya di 2024, tetapi KPU sendiri tidak berani untuk mengambil keputusan itu karena KPU nanti akan menjadi para pihak yang tergugat," ujarnya.

Baca juga: PSI Apresiasi MK Kabulkan Syarat Verifikasi Parpol

Mardani menyebut, ada usulan untuk dikeluarkan Perppu terkait verifikasi faktual tersebut. Namun, ia mengatakan, waktu pelaksanaan pemilu akan mundur karena penerbitan perppu yang membutuhkan waktu cukup panjang.

"Ini sedang dibahas salah satunya tadi sempat ada opsi Perppu untuk bab yang paling utama. Kalau kita melaksanakan putusan MK maka verifikasi faktual itu harus dilakukan dan itu tidak cukup. Kalau 17 Februari 2018 harus sudah diputuskan karena amanat UU nomor 7 tahun 2017 penetapan partai peserta pemilu itu pada 14 bulan sebelum pemilu dilaksanakan," tuturnya.

"Sementara kalau dari sekarang kita ikut keputusan MK pasti ketabrak ya. Kalau nggak dipendekin (waktunya), partai yang harusnya 21 hari jadi 10 hari, yang harusnya 2 minggu jadi seminggu. Nah itu rumit dan tidak yakin partai bisa memenuhi syarat. Nanti malah kualitasnya buruk (karena) banyak yang tidak terverifikasi jatuhnya," lanjut Politikus PKS itu. (yas/dkp)