DetikNews
Kamis 11 Januari 2018, 17:13 WIB

Gugatannya Ditolak MK soal PT 20%, Yusril: Sudah Biasa

Yulida Medistiara - detikNews
Gugatannya Ditolak MK soal PT 20%, Yusril: Sudah Biasa Yusril Ihza Mahendra (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan warga, sejumlah partai politik, dan advokat soal ambang batas capres 20%. Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku sudah biasa kalah.

"Orang-orang seperti saya sudah biasa mengalami kekalahan berhadapan dengan pemegang otoritas, termasuk pula para hakim MK. Pikiran dan pendapat saya tidak selalu sama dengan pendapat orang lain. Hal itu saya anggap wajar saja," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (11/1/2018).

Ia menyebut, meski kalah, idealisme harus tetap diperjuangkan. Menurutnya, sejarah akan mencatat apa yang terjadi terkait putusan tersebut.

"Saya hanya dapat mengatakan bahwa idealisme tetaplah harus ada dan terus diperjuangkan. Walau suatu ketika ia bisa kalah atau dikalahkan, namun kehidupan manusia dan peradaban akan terus berlanjut. Maka semuanya saya serahkan kepada sejarah apakah pendapat saya atau pendapat mayoritas hakim MK yang benar dalam hal ambang batas pencalonan presiden ini. Biarlah sejarah yang menjawabnya dengan suatu harapan, generasi yang akan datang akan membaca data dan dokumen masa sekarang yang merekam semua perdebatan itu dan nanti akan menilainya dengan penuh kejujuran terhadap data sejarah yang kita tinggalkan," ujar Yusril.





Ia mengatakan ambang batas pencalonan capres 20% tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ia tetap berpendapat adanya ambang batas itu tidak adil karena hanya partai atau gabungan partai dalam pemilu sebelumnya yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakilnya.

"Saya telah berpendapat bahwa Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden yang tetap dipertahankan oleh MK itu sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan spirit konstitusi kita. Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dibacakan hari ini menolak pengujian Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden yang dianggap para pemohon bertentangan dengan UUD 45. Itu berarti hanya partai atau gabungan partai yang dalam pemilu DPR lima tahun sebelumnya yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, dengan jumlah kursi DPR minimum 20% atau perolehan suara sah secara nasional minimal 25%. Yang tidak memenuhi ambang batas itu tidak boleh mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Ia mengaku telah memperjuangkan argumen untuk menolak ambang batas tersebut. Namun, secara hukum, masalah ambang batas tersebut telah final dan mengikat.

"Segala argumen yang dikemukakan untuk menolak Pasal 222 UU Pemilu itu pupus sudah. MK tetap berpendirian bahwa soal ambang batas itu adalah kewenangan pembentuk UU, yakni Presiden dan DPR. Ambang batas juga, menurut MK, tidak bertentangan dengan UUD 45. Walau pemilu mulai tahun 2019 dilaksanakan serentak, MK berpendapat hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya tetap valid dan tidak basi untuk dijadikan patokan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan. Apa pun juga kekecewaan terhadap putusan MK, baik putusan aklamasi maupun dissenting opinion, putusan itu berlaku final dan mengikat. Ruang berdebat mengenai presidential threshold kini berpindah menjadi wacana akademis saja. Secara hukum, masalah itu sudah selesai dan final," ujarnya.
(yld/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed