Kasus Suap APBD, KPK Periksa Pegawai Honorer Dinas PUPR Jambi

Jakarta - KPK memeriksa pegawai tidak tetap Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, Rinie Anggrainie Putri sebagai saksi kasus suap pemulusan pengesahan APBD 2018. Rinie diperiksa untuk tersangka anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan.

"Penyidik hari ini memeriksa 1 orang saksi Rinie untuk 3 tersangka ERM, SPO dan ARN dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (9/1/2018).

Baca juga: Soal Kasus Suap APBD, Zumi Zola: Perintah Saya Jangan Salahi Aturan

Febri mengatakan pemeriksaan hari ini juga mendalami Rinie mengetahui 'duit ketok' yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Sebab, KPK menduga Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin dan Arfan mengumpulkan uang tersebut.

"Materi yang didalami penyidik terhadap saksi adalah sejauh mana pengetahuan saksi tentang permintaan uang ketok palu. Diduga tersangka ARN dan SAI bertugas mengumpulkan uang tersebut. Pengetahuan saksi tentang hal ini didalami," tutur Febri.

Baca juga: Soal Suap APBD Jambi, Ketua DPRD: Saya Tahu tapi Nggak Bisa Apa-apa

Selain itu, Febri mengatakan KPK sudah memeriksa 44 orang sebagai saksi kasus tersebut. Saksi itu di antaranya Gubernur Jambi Zumi Zola dan Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar.

"Sejauh ini ada 44 saksi yang sudah diperiksa. Anggota DPRD 16 orang, swasta 5 orang Gubernur dan Wagub Jambi serta sisanya staf Pemprov Jambi," tutur Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin.

KPK menduga ada 'duit ketok' yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar. (fai/idh)