DetikNews
Selasa 09 Januari 2018, 12:07 WIB

MA Batalkan Larangan Motor, Polisi: Pembatasan Kendaraan Diatur UU

Mei Amelia R - detikNews
MA Batalkan Larangan Motor, Polisi: Pembatasan Kendaraan Diatur UU Foto: Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra (Kanavino Ahmad Rizqo-detikcom)
Jakarta - Pihak kepolisian menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pelarangan motor di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Polisi berpendapat, kewenangan pemerintah untuk membatasi kendaraan diatur dalam undang-undang.

"Kalau saya melihat itu masalah HAM saja (gugatan pemohon ke MA terkait pelarangan motor di Thamrin-red), sedangkan berdasarkan Undang-Undang itu boleh dilakukan pembatasan kendaraan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada detikcom, Selasa (9/1/2018).

Halim mengatakan, pembatasan kendaraan itu diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 di Bagian ketujuh 'Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas'. Halim pun menyarankan ke pihak Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.

"Makanya saya mau menyarankan, agar Pemprov DKI mempelajari apa sih keinginan pemohon dan apa putusan MA. Dalam pasal 133 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembatasan kendaraan itu diperbolehkan," terang Halim.

Video 20Detik: Motor Mulai Melintas di Jalan Thamrin

[Gambas:Video 20detik]




Meski demikian, Halim menunggu sikap Pemprov DKI Jakarta terkait putusan MA tersebut. Pihak kepolisian akan berkoordinasi lebih lanjut terkait putusan MA ini.

"Nanti akan dibicarakan bersama gubernur, langkah dari Pemprov apa. Pada dasarnya kami siap menjalankan keputusan Pemprov DKI," tambahnya.

Adapun, bunyi Pasal 133 tersebut yakni:

(1). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
a. Perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan.
b. Ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum dan
c. Kualitas lingkungan.

(2). Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jam tertentu.
b. Pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
c. Pembatasan kalu kintas sepeda motor pada koridor atau kaqasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
d. Pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan
e. Pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal dan/atau
f. Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

(3). Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Manajemen kebutuhan lalu lintas diterapkan dan dievaluasi secara berkala oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya denfan melibatkan instansi terkait.

(5). Ketenuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas diatur dengan peraturan pemerintah.
(mei/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed