DetikNews
Kamis 28 Desember 2017, 11:00 WIB

Sidang Setya Novanto

Jelaskan Kewenangan BPKP, Jaksa KPK: Pengacara Novanto Tak Paham

Faiq Hidayat, Tsarina Maharani - detikNews
Jelaskan Kewenangan BPKP, Jaksa KPK: Pengacara Novanto Tak Paham Setya Novanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Faiq Hidayat/detikcom)
FOKUS BERITA: Sidang Setya Novanto
Jakarta - Tim pengacara Setya Novanto sempat mempermasalahkan adanya aliran-aliran uang terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Menurut mereka, aliran USD 7,3 juta ke Novanto tak termasuk dalam perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP.

"Terkait kerugian negara yang tidak memperhitungkan penerimaan uang terdakwa, Charles Sutanto Ekapradja dan Tri Sampurno, ini makin memperlihatkan ketidakpahaman," ujar jaksa saat membacakan tanggapan atas eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).


Jaksa menjelaskan BPKP memiliki wewenang menghitung unsur kerugian keuangan negara. Sedangkan terkait aliran uang dan pihak-pihak yang diperkaya bukan merupakan kewenangan auditor.

"Adapun mengenai aliran uang dan pihak-pihak yang diperkayanya dalam unsur itu bukan kewenangan auditor, melainkan kewenangan penegak hukum, dalam hal ini penyidik, karena itu unsur untuk mencari pihak-pihak yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi," jelas jaksa.

"Dengan demikian, wajar jika hasil perhitungan kerugian negara tidak menemukan nama-nama pihak yang menikmati uang haram tersebut," imbuh jaksa.

Dalam eksepsi di sidang sebelumnya, pengacara Novanto mempermasalahkan hal itu. Mereka menyebut hitungan USD 7,3 juta sebagai uang yang diterima Novanto tidak ada dalam hitungan BPKP.


"Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto dan Andi, Rp 2,3 triliun kerugian negara ini sesuai hasil penghitungan BPKP. Akan tetapi kerugian negara, BPKP tidak memperhitungkan penerimaan uang sebagai berikut USD 7,3 juta atau setara Rp 94 miliar untuk terdakwa," kata pengacara Novanto, Maqdir Ismail, saat membacakan eksepsi, Rabu (20/12).

Maqdir juga menyebutkan tak ada angka USD 7,3 juta untuk Novanto dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Padahal, menurutnya, dakwaan dengan format splitsing seharusnya peristiwa pidananya sama karena perbuatan para terdakwa disebut bersama-sama.
(dhn/fjp)
FOKUS BERITA: Sidang Setya Novanto
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed