Pilkada 2018 Berpotensi Timbulkan Banyak Gugatan Sengketa di MK

Jakarta - Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin menilai Pilkada 2018 berpotensi menimbulkan banyak gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 digelar dalam waktu berdekatan.

"Sangat mungkin banyak gugatan sengketa, karena kemeriahan suhunya juga seperti pilkada, menjelang pileg pilpres jadi kaya pemanasan, menjelang pileg pilpres jadi sangat berkait," ujar Afif di D Hotel, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Baca juga: Pansus DPR Sepakati Tak Ada Ambang Batas Sengketa di Pemilu

Waktu yang berdekatan itu diprediksi membuat situasi politik lebih serius. Bawaslu akan memperhatikan soal indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk mengantisipasi munculnya konflik.

Selain itu ia juga mengatakan Bawaslu sudah memberikan pelatihan untuk panitia pengawas terkait proses sengketa.

Baca juga: Calon Hakim MK Arief Hidayat 'Pamer' Prestasi Tuntaskan Perkara

"Kebersamaan proses pemilu ini yang memang agak agak membuat situasi menjadi serius, jadi ramai, jadi kita harus antisipasi," ujar Afif.

"Salah satunya yang soal IKP, yang penindakan semua teman-teman dipanwas yang tahapan Pilkada sudah melakukan pelatihan, bagaimana teknis berperkara ketika sudah melakukan sengketa," sambungnya.

Baca juga: Komisi II Minta Kemendagri Siapkan Suket untuk Pemilih Pemula

Afif mengatakan seperti sidang sengketa yang dilakukan oleh calon perseorangan yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU. Menurutnya rasa tidak puas ini yang akan menimbulkan banyaknya calon yang mengajukan gugatan.

"Kayak kasus-kasus calon perseorangan banyak ini sidang-sidang sengketa yang naik, mungkin tidak semuanya terpantau. Ada yang ditolak misal di Bogor, di Maluku Utara ditolak kan banyak," ujar Afif.

Baca juga: MA Keluarkan 3 Peraturan Terkait Sengketa Pemilu 2019

"Mereka kan sidang-sidang, namanya orang nggak puas pasti akan mungkin juga banyak (mengajukan gugatan) terutama dipencalonan legislatif," ujar Afif. (jbr/jbr)