Zainudin Amali Ungkap Kriteria Pengganti Novanto di Golkar dan DPR

Jakarta - Ketua DPP Golkar Zainudin Amali menyebut calon Ketua Umum Partai Golkar harus memenuhi syarat PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tanpa tercela). Menurutnya, syarat itu penting dimiliki oleh Ketua Umum Golkar pengganti Setya Novanto nanti.

Baca juga: Bakal Jalani Sidang, Bagaimana Posisi Novanto Sebagai Ketua DPR?

"Syaratnya ada di dalam PDLT. Sudah ada di situ," kata Zainudin di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Selain mengungkapkan syarat caketum Golkar, Zainudin menyebut syarat-syarat sebagai Ketua DPR untuk pengganti Novanto nanti. Menurutnya, sosok Ketua DPR harus bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga legislatif.

Baca juga: Calon Ketum Golkar Versi Dewan Pakar: Tak Ada Potensi Hukum

"Saya melihat (Ketua DPR pengganti Novanto) harus bisa meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada lembaga ini. Seperti yang Saudara tahu, lembaga apa pun kalau publiknya sudah menaruh kepercayaan pasti apa pun yang dilakukan akan dapat respons yang baik," ujar Ketua Komisi II DPR ini.

Ia juga mengingatkan Ketua DPR yang baru akan dihadapkan dengan tantangan yang berat pada tahun politik. Produktivitas DPR di bidang legislasi, menurut Zainudin, menjadi salah satu masalah yang harus bisa diatasi Ketua DPR yang baru nanti.

Baca juga: Ada 7 Tumpuk, Begini Tebalnya Berkas Perkara Setya Novanto

"Kita masuk tahun politik 2018 hingga 2019. Sementara kita sebagian besar berkeinginan mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif. Ini tidak mudah me-manage dalam kondisi pikiran, konsentrasi juga terbelah di dapil, sementara pekerjaan di sini juga cukup banyak," jelas Zainudin.

Baca juga: Foto: Otto Hasibuan Tak Lagi Membela Novanto

"Yang pasti dihadapi Ketua DPR ke depan melihat kembali produktivitas, khususnya bidang legislasi dari target-target yang ada itu," sambungnya.

Sebelumnya, DPP Golkar disebut akan menggelar pleno untuk membahas munaslub. Dalam munaslub nantinya akan dipilih ketua umum baru menggantikan Novanto, yang segera menjalani sidang untuk kasus dugaan korupsi e-KTP pada 13 Desember 2017. (dkp/dkp)