PDIP Kecam Klaim Sepihak Trump Terkait Yerusalem

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Hakim Ghani/detikcom)

Jakarta - PDIP mengkritik keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. PDIP menilai, Trump telah mengambil klaim sepihak.

"Mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina yang mencakup wilayah Yerusalem Timur adalah konsistensi politik sikap PDI Perjuangan. Kami selalu diajarkan hakikat kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan solusi atas Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak!" ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (7/12/2017).

Hasto mengungkit sikap Presiden Sukarno yang tak mengakui Israel. PDIP juga meminta pemerintah Indonesia bergerak cepat mengambil sikap terkait Yerusalem.

"Upaya mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bersamaan, upaya Presiden Donald Trump memindahkan kedubesnya di Yerusalem Timur untuk tidak dilakukan terlebih dahulu guna mencegah ketegangan lebih lanjut," kata Hasto.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari F-PDIP Evita Nursanty menyebut kebijakan Trump mempersulit upaya perdamaian Israel-Palestina. Evita menyebut kebijakan tersebut sepihak dan dapat menuai reaksi keras dunia.

"Kita mengingatkan kepada Presiden Donald Trump bahwa status baru Yerusalem sebagai ibu kota Israel seperti itu sangat berbahaya bagi proses damai dan kita sangat menyayangkan jika dipaksakan. Itu membuat jalan damai menjadi makin sulit," kata Evita.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bereaksi keras merespons manuver Trump yang mengakui Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Jokowi memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk memanggil Dubes AS.

"Saya telah memerintahkan Menlu untuk memanggil Dubes AS untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan menggelar sidang darurat khusus membahas keputusan Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti dilansir AFP, Kamis (7/12/2017), sidang darurat ini akan digelar pada Jumat (8/12) pagi, sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Markas PBB berada di New York, AS.

Sidang darurat ini diajukan oleh delapan negara anggota Dewan Keamanan PBB, seperti Inggris, Bolivia, Mesir, Prancis, Italia, Senegal, Swedia dan Uruguay. Negara-negara ini juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuka sidang darurat itu dengan pernyataan publik. (gbr/dkp)