Nurdin Halid: Rekomendasi Pilkada Tak Berubah Meski Ganti Ketum

Jakarta - Menjelang Pilkada 2018, Partai Golkar telah mengusung sejumlah nama kandidat di berbagai daerah. Pengusungan calon nama-nama itu dipastikan tidak akan berubah meskipun Ketua Umum Golkar berganti menyusul rencana munaslub.

"Ya tidak bisa (berubah). Kecuali nyelundup. Keputusan apa pun yang dihasilkan, pilkada pusat tidak ada yang bisa berubah. Itu bisa berubah dengan rapat pilkada," ujar Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di Hotel Mulia Senayan, Jl Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Nurdin menegaskan siapa pun Ketum Golkar yang menjabat nanti tidak bisa mengubah kebijakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kecuali kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sistem atau mekanisme Partai Golkar.

"Kebijakan yang sesuai dengan mekanisme, siapa pun Ketum tidak bisa ganggu gugat. Rusak itu partai nanti kalau kebijakan pendahulunya (diubah-ubah)," kata dia.

Baca juga: Agung Laksono Yakin Airlangga Bisa Bawa Golkar Menang 60% di Pilkada

"Kecuali kebijakan oknum ya yang tidak melalui sistem. Nah, itu bisa saja, bisa ditinjau. Tapi kebijakan sesuai dengan sistem tidak bisa," sambung Nurdin.

Nurdin Halid siang tadi bersama seluruh pengurus tingkat provinsi atau DPD I Golkar mengadakan pertemuan tertutup. Disebutkan pertemuan itu membahas soal munaslub untuk segera menggantikan Novanto dari kursi Ketum Golkar.

Nurdin hadir sebagai Plt Ketua DPD I Sulawesi Selatan, yang berhalangan hadir hari ini.

"Saya di sini sebagai Plt Ketua DPD I Sulawesi Selatan. Bukan sebagai Ketua Harian DPP," ucap Nurdin.

Usul munaslub menggeliat setelah ditahannya Novanto oleh KPK karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Nama yang kuat disebut akan menggantikan Novanto adalah Airlangga Hartarto. (elz/elz)