DetikNews
Jumat 24 November 2017, 00:02 WIB

Senior Golkar: Tanpa Disuruh, Novanto Harus Mundur dari Posisi Ketum

Zunita Amalia Putri - detikNews
Senior Golkar: Tanpa Disuruh, Novanto Harus Mundur dari Posisi Ketum Diskusi yang digelar di kantor CSIS (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta - Sarwono Kusumaatmadja ialah salah satu tokoh senior Partai Golkar yang menginginkan adanya munaslub untuk mencari Ketua Umum baru. Mantan Sekjen Golkar ini mengatakan penyelenggaraan munaslub tinggal menunggu waktu.

"Saya kira sudah berproses, tinggal waktu saja. Masalah ini kan nggak bisa ditunda lagi. Kalau semangat semuanya ingin ada di munaslub," kata Sarwono saat ditemui di kantor CSIS, Jl Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).


Sarwono memahami keinginan kader Golkar untuk menunggu putusan praperadilan Ketua Umum Golkar Setya Novanto terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Namun, menurutnya, jika munaslub tak lekas digelar, justru merugikan partai.

Dia menambahkan, mestinya Novanto mundur dari posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut tanpa harus ada yang mendesaknya.

"Ya, tentu mereka punya alasan sendiri, tapi yang begitu kan merugikan posisi partai," ujarnya.


"Memang kan dia punya soal, mestinya tanpa disuruh tuh dia mundur sendiri," sambung Sarwono.

Novanto sempat mengirimkan surat kepada pimpinan Golkar yang meminta tak dicopot dari posisinya sebagai ketum. Sarwono menilai aneh hal tersebut.

Menurutnya, tanpa perlu mempersoalkan benar dan salah, seseorang yang tak bisa berfungsi secara baik sudah semestinya mundur.


"Ya, itu kan namanya aneh itu. Jadi, kalau orang punya soal membuat dirinya tidak bisa berfungsi secara baik, ya sudah, apa pun alasannya, dia mesti mundur. Kan soal etik, bukan soal salah-nggaknya. Nggak usah soal bener apa-nggaknya deh, soal asas kepantasan saja deh dalam menentukan sikap," tuturnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung berpendapat Novanto memiliki keterkaitan dalam kasus e-KTP. Atas hal itu, dia berharap KPK dapat mendorong proses hukum tersebut ke pengadilan.

"Kalau saya kesimpulan, saya sudah cukup kuat alasan-alasan bahwa dia terkait dengan e-KTP itu. Dan kalau sudah cukup kuat, kesimpulannya apa? Kalau seandainya masuk ke praperadilan kepada pengadilan, ya sudah cukup juga kalau dia bersalah. Saya sih mendorong KPK, kalau alat-alat bukti cukup kuat, ya bisa langsung dilanjutkan dengan proses pengadilan," ungkap Akbar.


Hal senada diungkapkan Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I Golkar Nusron Wahid. Menurutnya, pergantian kepemimpinan Ketua Umum Golkar harus tetap dilakukan.

Sebab, menurutnya, tak ada jaminan Golkar akan lebih baik ketika dipimpin Novanto. Nusron mengatakan pergantian kepemimpinan Golkar untuk menyelamatkan partai.


"Ada praperadilan atau nggak ada praperadilan, kalah atau menang praperadilan, harus ada pergantian kepemimpinan. Memang kalau dia menang praperadilan kita masih mau dipimpin? Terus yakin bahwa pemimpinnya akan berhasil? Ya kan tidak ada itu," ucap Nusron.

"Ini dalam rangka untuk menyelamatkan Partai Golkar memang harus ada pergantian yang itu adalah semangatnya cut off position terhadap perilaku korupsi. Siapa pun orang yang menggantinya, urusan nanti. Kalau nggak, kita akan berada di bawah titik nadir," imbuhnya.
(jbr/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed