Kamis 23 November 2017, 13:18 WIB
Sumarsono: Kalau Gubernur-DPRD DKI Nggak Bener, Masih Ada Kemendagri
Sumarsono (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Anggaran RAPBD DKI Jakarta 2018 disorot karena, salah satunya Rp 620 juta, untuk rehabilitasi kolam di kompleks DPRD DKI Jakarta. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta masyarakat tak terlalu khawatir soal RAPBD DKI 2018.
Soni, sapaan karib Sumarsono, mengatakan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bekerja dengan baik. Jika ada penyelewengan, Soni menegaskan masih ada Kemendagri yang dapat melalukan kontrol.
"Ada kontrol berjenjang. Di atas langit masih ada langit. Kalaupun ada kerja nggak bener, DPRD dan gubernur, ada Kemendagri yang akan melalukan evaluasi dan mengontrol," ujar Soni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Selain Kemendagri, yang dapat melakukan kontrol, kata Soni, ada pengamat kebijakan publik. Karena itu, Soni mengimbau masyarakat tak perlu terlalu risau soal RAPBD DKI Jakarta 2018.
Lebih lanjut, Soni meminta masyarakat memberi kesempatan kepada Anies-Sandi untuk menjalankan roda pemerintahannya. Soni meminta masyarakat memupuk kepercayaan.
"Kalau dua-duanya nggak bener, simultan dengan itu, para pengamat kebijakan publik DKI juga pasti akan komentar. Saya kira berilah kesempatan dulu tahun pertama ini kepada Pak Anies-Sandi bersama DPRD untuk membahas (RAPBD DKI 2018)," kata Soni.
(gbr/tor)
Soni, sapaan karib Sumarsono, mengatakan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bekerja dengan baik. Jika ada penyelewengan, Soni menegaskan masih ada Kemendagri yang dapat melalukan kontrol.
"Ada kontrol berjenjang. Di atas langit masih ada langit. Kalaupun ada kerja nggak bener, DPRD dan gubernur, ada Kemendagri yang akan melalukan evaluasi dan mengontrol," ujar Soni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Selain Kemendagri, yang dapat melakukan kontrol, kata Soni, ada pengamat kebijakan publik. Karena itu, Soni mengimbau masyarakat tak perlu terlalu risau soal RAPBD DKI Jakarta 2018.
Lebih lanjut, Soni meminta masyarakat memberi kesempatan kepada Anies-Sandi untuk menjalankan roda pemerintahannya. Soni meminta masyarakat memupuk kepercayaan.
"Kalau dua-duanya nggak bener, simultan dengan itu, para pengamat kebijakan publik DKI juga pasti akan komentar. Saya kira berilah kesempatan dulu tahun pertama ini kepada Pak Anies-Sandi bersama DPRD untuk membahas (RAPBD DKI 2018)," kata Soni.
(gbr/tor)
