DetikNews
Rabu 22 November 2017, 20:32 WIB

Minta Munaslub Ganti Novanto, Golkar Jabar Ajak DPP Musyawarah

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Minta Munaslub Ganti Novanto, Golkar Jabar Ajak DPP Musyawarah Diskusi Kosgoro soal Golkar (Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom)
Jakarta - Sejumlah DPD I Partai Golkar mendesak pengurus DPP menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Ketum Setya Novanto, yang kini ditahan KPK. DPD I Golkar Jawa Barat pun meminta adanya forum bersama dengan DPP untuk membahas inisiasi tersebut.

"Makanya diperlukan pertama langkah musyawarah-lah, dipimpin oleh DPP bicara dengan DPD I secara baik. Yuk, kita cari solusi dari kemelut partai ini. Kita gagah menduduki posisi penting di Golkar, baik DPD I maupun II, nggak ada artinya kalau Golkar kehilangan pemilihnya," kata Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (22/11/2017).

Dedi menyebut telah ada sekitar 20 DPD yang telah sepaham dengan pemikirannya. Dia berharap pertemuan DPD I atau DPD Provinsi Golkar dengan DPP (dewan pimpinan pusat) bisa segera digelar agar permasalahan di tubuh Golkar tak semakin besar.


"Sudah lebih dari 20 yang memiliki spirit ya, spirit itu sudah ditumpahkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulisan, itu hal lain. Secara mayoritas DPD ingin perubahan. Siapa sih yang tidak ingin Golkar kembali baik, kan pasti ingin," tutur Bupati Purwakarta itu.

Menurut Dedi, pada prinsipnya setiap elemen di Golkar menginginkan adanya perubahan. Keinginan itulah yang, menurutnya, perlu dimusyawarahkan agar tercapai kesepakatan bersama.

"Terjadi perubahan nanti jenis perubahannya apa, kita bikin musyawarah. Kalau musyawarah tidak ditempuh, yang mengambil langkah organisasi," terangnya.


Keinginan yang sama, kata Dedi, juga disampaikan oleh senior-senior Partai Golkar. Mereka ingin Golkar bisa tetap bertahan di tengah dinamika yang sedang terjadi terkait kasus hukum Novanto.

"Kalau perubahan struktur ya harus ada perubahan formasi kepemimpinan, perubahan kultur, perubahan kebudayaan Partai Golkar kembali pada khitahnya Golkar sebagai partai modern yang menjunjung mekanisme dan kader-kader yang memiliki kualifikasi," ujar Dedi.

Seperti diketahui, rapat pleno Golkar memutuskan tidak memecat Novanto sebagai ketua umum meski sudah ditahan KPK karena menjadi tersangka korupsi e-KTP. DPP akhirnya menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum hingga praperadilan Novanto. Bila nantinya Novanto menang praperadilan melawan KPK dan status tersangkanya gugur kembali, Novanto tetap akan terus menjadi ketum.

Bila praperadilannya kalah, Novanto akan diminta mengundurkan diri. Jika tidak mau, Golkar baru akan menggelar munaslub. Ini juga berlaku pada posisi Novanto sebagai Ketua DPR. Namun sejumlah DPD tidak berkenan dengan putusan DPP itu.


Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan dia dan sejumlah DPD I Golkar menghadap Wapres Jusuf Kalla, yang merupakan senior Golkar. Mereka meminta dukungan agar munaslub dapat terealisasi. Dia mengingatkan, sesuai AD/ART, posisi DPD I lebih kuat daripada DPP.

"Kita yang menginisiasi pertemuan delapan Ketua DPD I pada Senin malam menghadap Pak JK. Dengan demikian, sesuai dengan AD/ART, kuat mana keputusan dari kita kemarin ditandatangani oleh dua pertiga lebih dari 34 DPD I dengan hasil pleno yang diselenggarakan tadi malam," tegas Wisnu.
(elz/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed