Formappi Minta MKD Segera Sidangkan Kasus Novanto

Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti sikap DPR yang masih mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua. Ketua Formappi Lucius Karus juga mempertanyakan kewibawaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang hingga saat ini belum bertindak.

"Kasus Setnov sepertinya tak berhasil melahirkan kesadaran pada DPR bahwa setiap anggota bertanggung jawab atas tegaknya kehormatan DPR sebagai sebuah lembaga perwakilan," kata Lucius dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (22/11/2017).

Lucius menyebut sudah banyak hal yang diperlihatkan kepada publik secara gamblang terkait masalah Novanto ini. Publik disebutnya dibuat terperanjat oleh sepak terjang Novanto.

"Padahal tak kurang banyak kejadian maupun aksi yang dipertontonkan secara telanjang di depan publik, bagaimana Setnov tampaknya mengangkangi kehormatan, harkat, dan martabat lembaga," tuturnya.

Baca juga: Golkar Jateng: Publik Sudah Muak dengan Kinerja Setya Novanto

"Sepanjang proses penegakan hukum e-KTP saja, bagaimana kita dibuat terperanjat oleh langkah-langkah akrobatik yang kental bertujuan untuk mengetahui, memanipulasi fakta sesungguhnya dengan aksi teatrikal yang rapi," sambung Lucius.

Lucius lantas mempertanyakan bagaimana DPR masih bisa mempertahankan posisi Novanto sebagai ketua di tengah kasus yang membelit Ketum Golkar itu. Ia mengatakan seharusnya Mahkamah Kehormatan Dewan segera bertindak.

"Bagaimana bisa dengan semua itu, DPR masih merasa pantas untuk mempertahankan Setnov mendapuk kursi Ketua DPR? Teladan apa yang bisa membuat DPR tak terganggu oleh aneka drama yang dipertontonkan Setnov, seolah-olah sebagai Ketua DPR, harkat dan martabat menjadi tak penting?" tuturnya.

Baca juga: Surat Perlawanan Novanto Sempat Dipertanyakan

"Dengan berbagai alasan di atas, sulit untuk memahami bagaimana MKD begitu saja tunduk pada secarik surat Setnov yang meminta agar proses sidang MKD untuk menyelidikinya ditunda sampai ada putusan praperadilan," imbuh Lucius.

Sebagai alat kelengkapan Dewan yang memang khusus dibentuk untuk menjaga kehormatan lembaga dari perbuatan tidak etis anggotanya, MKD diminta segera memproses Novanto. MKD sendiri hingga saat ini masih menunda menggelar rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi di DPR terkait masalah itu.

"MKD sudah seharusnya terus memproses dugaan pelanggaran etika Setnov. Mereka sudah punya banyak bukti awal yang bisa dijadikan bahan untuk memproses kasus ini," tegasnya.

Baca juga: MKD: Posisi Ketua DPR Dibahas Jika Ada Pelanggaran Etika Novanto

Formappi meminta agar proses penanganan masalah Novanto steril dari kepentingan. Terutama kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan terduga pelanggar kode etik.

"Sesungguhnya inilah yang membuat MKD menjadi kehilangan wibawa dan terkesan tidak profesionalitas bekerja," ucap Lucius.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Lucius mendesak MKD agar segera melakukan sidang pada Novanto. Pasalnya, menurut dia, pelanggaran etika sudah jelas terpampang di depan publik.

"MKD harus segera melakukan sidang karena dugaan pelanggaran etika sudah terpampang jelas di depan mata mereka," kata Lucius.

Untuk itu, Lucius berharap agar MKD tidak berlama-lama lagi untuk menyelesaikan kasus tersebut. "Kasus Setnov tak diragukan berjalan di atas begitu banyak aksi yang merusak wibawa DPR. Dan harusnya MKD tak perlu berlama-lama untuk menyelesaikannya," pungkasnya. (yas/elz)