DetikNews
Selasa 21 November 2017, 12:41 WIB

Pimpinan DPR Minta Ada Izin Jika Geledah, KPK: Cukup Pengadilan

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Pimpinan DPR Minta Ada Izin Jika Geledah, KPK: Cukup Pengadilan Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Pimpinan DPR meminta KPK tetap harus mengantongi izin Kesetjenan DPR apabila ingin melakukan penggeledahan di rumah wakil rakyat itu. Namun KPK tidak sependapat.

"Untuk penggeledahan izin pengadilan," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (21/11/2017).

Meski begitu, Febri mengatakan tetap ada koordinasi dengan pihak DPR tetapi konteksnya bukan meminta izin. Menurut Febri, koordinasi itu dilakukan sebatas pemberitahuan.


"Untuk pelaksanaan tentu tetap dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang di lokasi yang akan digeledah. Dengan saksi juga," terang Febri.

Sebelumnya pernyataan soal permintaan izin kepada Kesetjenan DPR keluar dari mulut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dia mengatakan, walau di UU MD3 ada aturan pengecualian terkait tindak pidana korupsi, KPK tetap harus mengantongi izin 'tuan rumah'.

"Kalau (izin) sekjen biasanya si nyampaikan karena kan sebagai tuan rumah. Mungkin pada saat penggeledahan sekjen juga disampaikan," ujar Agus sebelumnya.

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan bahwa penggeledahan di DPR harus atas izin MKD. Menurutnya, KPK harus memberitahukan terlebih dahulu kepada MKD.

"Ya kita nanti warning saja kan sesuai undang-undang harus begitu, nggak bisa. Tapi yang sudah-sudah biasanya kan KPK kalau mau melakukan itu pasti koordinasi dengan kita," kata Dasco, terpisah.
(nif/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed