Agus Hermanto: Jika KPK Geledah DPR, Harus Seizin 'Tuan Rumah'

Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan jika KPK ingin menggeledah ruangan kerja Setya Novanto, maka harus seizin Kesetjenan DPR. Karena kesetjenan adalah tuan rumah dari DPR.

"Kalau (izin) sekjen biasanya si nyampaikan karena kan sebagai tuan rumah. Mungkin pada saat penggeledahan sekjen juga disampaikan," ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Baca juga: Diperiksa KPK, Tubuh Setya Novanto Mulus Lus Lus

Agus lalu bicara soal Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), kaitannya dengan tindak pidana khusus yang bisa langsung ditindak oleh KPK. Namun tetap, penggeledahan di DPR haruslah seizin tuan rumah.

"Kita ketahui dalam UU MD3, semua nya memang harus seizin Presiden namun dengan pengecualian tindakan khusus. Dalam hal ini pelanggaran khusus itupun dugaan pelanggaran khusus seperti korupsi. Tentunya mempunyai hal yang khusus sehingga bisa dilaksanakan secara langsung dari KPK," kata dia.

Sebelumnya Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan bahwa penggeledahan di DPR harus atas izin MKD. Sehingga KPK harus memberitahukan terlebih dahulu kepada MKD.

"Belum ada tuh (laporan penggeledahan MKD), belum ada permintaan izin dan kalau menurut UU MD3 ya harus ada izin dari MKD dan didampingi MKD," ujar Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut MKD DPR Belum Bisa Proses Setya Novanto

Jika KPK tetap menggeledah ruangan Setya Novanto tanpa izin MKD. Maka MKD akan memberi warning.

"Ya kita nanti warning saja kan sesuai undang-undang harus begitu, nggak bisa. Tapi yang sudah-sudah biasanya kan KPK kalau mau melakukan itu pasti koordinasi dengan kita," kata Dasco. (lkw/tor)