Anggaran Tim Gubernur Naik 12 Kali, Anies Tak Mau Tergantung Swasta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan alasan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) naik 12 kali lipat. Dengan naiknya anggaran, Anies ingin menyetop pembiayaan dari swasta untuk menggaji orang-orang yang membantu gubernur.

"Jadi Alhamdulillah kita akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017).

Baca juga: Naik 12 Kali Lipat, Anggaran Tim Gubernur DKI Jadi Rp 28,99 M

Anies mengungkapkan, jika kegiatan TGUPP masih menggunakan dana dari non-APBD, maka akan rentan potensi konflik kepentingan. Untuk itu, pada tahun ini anggaran TGUPP dibuat lebih transparan tanpa ada ketergantungan dari pihak luar.

"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi," ujarnya.

Baca juga: Sandiaga: Personel Tim Gubernur Tambah, Pasti Biayanya Juga Tambah

[Gambas:Video 20detik]

Selain itu, dengan semua anggaran berasal dari APBD, maka pertanggungjawaban akan anggaran yang digunakan juga jelas. TGUPP, lanjut Anies, juga akan bekerja secara total untuk Pemprov DKI.

"Dan dengan cara kita menggunakan dana dari APBD pertanggungjawaban nya jelas dan mereka ya bekerja seratus persen untuk Pemprov. Kan lucu secara kepegawaian dibiayai perusahaan swasta, secara keberadaan ada di kantor gubernur. Terus nanti yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau untuk perusahaan swasta bila tidak dibiayai. Jadi ini bukan menghemat kalau cara seperti itu. Itu justru praktik yang tidak sesuai dengan good governance," tuturnya

Baca juga: Anggaran Tim Gubernur Rp 28 M, PDIP DKI: Jangan-jangan Ada Apa-apa

Anies menjelaskan, meski kenaikan anggaran TGUPP tampak menarik perhatian, tapi menurutnya itu adalah bagian dari praktik good governance. Praktik tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan transparansi.

"Kami malah yakin dengan cara seperti ini maka tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak swasta untuk membiayai staffnya gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan," ujarnya. (imk/tor)