.webp)
"Jadi begini, saya sampaikan juga memang di atas tadi bahwa pikiran-pikiran yang ada apakah itu dari para senior maupun dari kader-kader atau pengurus, karena kita partai yang demokratis, kita perlu perhatikan usulan-usulan itu," ujar Idrus.
Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti rapat bersama DPD I Golkar di Hotel Mandarin, Jakpus, Kamis (16/11/2017). Hanya, menurut Idrus, pelaksanaan munaslub harus sesuai AD/ART.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaksanaannya itu harus dilakukan dalam kerangka penegakan aturan dan sistem aturan. Mari pikiran-pikiran yang ada, usulan-usulan yang ada, aspirasi yang ada kita rangkai dengan aturan atau sistem Partai Golkar," tuturnya.
Saat ditanya apakah ada dari DPD I yang mendorong usul munaslub, Idrus tak menjawab gamblang. Dia menyampaikan Golkar tetap solid meski ada kasus Novanto, yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.
"DPD ini yang kuat, gonjang-ganjing apa pun di pusat, mereka tetap menang. Itu faktanya. Dan itu mereka sampaikan seperti itu tadi," sebut Idrus.
"Dan berdasarkan konstitusi partai yang memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 32 terkait dengan perubahan kepemimpinan, munas, itu yang memiliki kewenangan pimpinan provinsi Partai Golkar se-Indonesia," lanjutnya.
Dari 34 pimpinan DPD I Golkar, ada enam yang tidak hadir. Dua di antaranya adalah Ketua DPD Sulsel Golkar Nurdin Halid dan Ketua DPD Jabar Golkar Dedi Mulyadi.
"Saya kira Dedi nggak hadir. Nurdin Halid nggak ada karena persiapan deklarasi besok dan mereka melakukan suatu pawai dari kabupaten ke kabupaten dan itu memakan waktu 2-3 hari," urai Idrus menjelaskan alasan Nurdin Halid, yang merupakan Ketua Harian Golkar, tak hadir dalam rapat DPD I.
Dalam rapat DPD I Golkar, Idrus menyebut tak ada pembahasan khusus soal kasus Novanto. Rapat DPD I Golkar, menurut Idrus, lebih banyak membahas konsolidasi internal.
"Saya kira Golkar ini di dalam merespons sesuatu itu, itu yang lebih permanen. Yang lebih pada penataan internal partai karena bagi kita kalau kita ingin menang, kita harus solid. Kalau kita ingin solid, harus ada soliditas. Saya kira itu kunci dan mereka membahas implementasinya itu," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, Wapres JK bereaksi keras menyusul menghilangnya Setya Novanto di tengah kejaran KPK semalam. Menurut Ketum Golkar periode 2004-2009 itu, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari pengganti Novanto sebagai Ketum Golkar.
"Ya, itu tergantung Golkar-lah. Tapi harus segera. Harus ada yang pimpin Golkar. Harus segera. Kalau tidak, masak kapten menghilang tidak diganti kaptennya? Masak menghilang. Harus ada pemimpin baru yang muncul," tegas JK, Kamis (16/11). (elz/van)
