DetikNews
Jumat 13 Oktober 2017, 13:18 WIB

Sudirman Said: Anies-Sandi akan Kaji Reklamasi Secara Komprehensif

Hary Lukita Wardani - detikNews
Sudirman Said: Anies-Sandi akan Kaji Reklamasi Secara Komprehensif Komisi IV DPR I saat sidak ke Pulau D, C, dan G di kawasan reklamasi Teluk Jakarta Utara, Jumat (24/3) (Lamhot Aritonang/detikcom)
FOKUS BERITA: Pelantikan Anies-Sandi
Jakarta - Persoalan reklamasi menjadi sorotan di masyarakat DKI Jakarta setelah moratorium dicabut. Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, mengatakan telah ada rekomendasi untuk melakukan kajian secara komprehensif.

"Reklamasi kita di rekomendasinya jelas, ada kajian lebih komprehensif terhadap yang sudah dikerjakan, baik secara fisik maupun dokumentasi," ujar Sudirman di Jalan Tirtayasa II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017).


Ia mengatakan kajian akan dilakukan dari berbagai aspek, seperti dari aspek hukum, dampak lingkungan, ekonomi, dan pemanfaatan publik.

Untuk saat ini Sudirman mengatakan tidak bisa menyimpulkan langkah yang akan dilakukan. Menurutnya, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno mesti melihat kondisi dan pertimbangan-pertimbangan terkait reklamasi ini.


"Tidak mungkin menyimpulkan sekarang sampai Pak Anies dan Sandi duduk sebagai gubernur. Karena kan mesti dilihat betul apa yang terjadi di dalam," ucapnya.

Seperti diketahui, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan mencabut moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pencabutan moratorium dilakukan hanya sepekan sebelum Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan, dilantik.


"Saya sudah tanda tangani (pencabutan moratorium) pada hari Kamis karena semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah," kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/10).

Pencabutan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta dilakukan pada 5 Oktober 2017 melalui surat Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017.


"Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," demikian petikan surat tersebut.
(lkw/jbr)
FOKUS BERITA: Pelantikan Anies-Sandi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed