"Karena belum teranggarkan, sedangkan jadwal pembangunannya harus sinkron dengan operasional MRT pada Februari atau Maret 2019, maka sumber-sumber pendanaan lainnya perlu digali. Termasuk partisipasi pihak swasta, tentu perlu ada proses pembicaraan, proses kerja sama yang memenuhi unsur-unsur dan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017).
Tuty mengatakan dana untuk pembangunan skybridge saat ini belum dianggarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Rencana Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, sementara jembatan itu harus sudah selesai saat MRT beroperasi pada tahun 2019 mendatang. Sehingga, pelibatan pihak swasta menjadi opsi pendanaan pembangunan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada tiga opsi pendanaan yang potensial dipilih untuk pembangunan skybridge. Pertama penambahan penyertaan modal pemerintah (PMP) ke PT MRT Jakarta, dan opsi kedua penambahan PMP ke PT TransJakarta. Opsi ketiga yakni menggunakan APBD yang dianggarkan oleh Dinas Bina Marga.
"Opsi 1, 2, 3 semuanya tidak memungkinkan, sehingga dimunculkan opsi keempat dengan melibatkan para pihak utamanya para investor atau para pengembang," ujarnya.
Dijelaskan Tuty, skybridge ini didesain melengkung sepanjang 125 meter dengan ketinggian 6 meter. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunannya sebesar Rp 8 miliar.
(idh/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini