APBD-P Belum Disahkan, Djarot: Ada yang Masih Perlu Disempurnakan

Jakarta - Rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2017 pada Jumat (29/9) lalu ditunda karena anggota DPRD menolak besaran tunjangan yang ditawarkan Pemprov DKI. Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan penundaan itu karena ada usulan anggaran yang tidak rasional.

"Karena belum sepakat soal hitung-hitungan di Pergub tentang hak keuangan, kami belum sepakat, saya tidak mau tanda tangan, karena banyak sekali nilai yang saya anggap fantastis, tidak rasional. Maka ini perlu disempurnakan supaya tidak melanggar aturan, ya nggak," kata Djarot, di lapangan IRTI Monas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2017).

Djarot tidak mau mengesahkan anggaran karena sejumlah usulan nilai anggaran dianggap fantastis dan berpotensi melanggar aturan.

Baca juga: Tolak Besaran Tunjangan, DPRD DKI Tunda Sahkan APBD-P 2017

"Banyak sekali beberapa komponen yang tidak sesuai dan tidak rasional serta berpotensi melanggar aturan, ini yang saya tidak mau," ujar Djarot.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menjelaskan anggota DPRD menolak besaran tunjangan yang ditawarkan Pemprov DKI. Hal itu karena belum ada kesepakatan antar kedua pihak.

"Estimasinya (tunjangan) belum sepakat kita. Sepakatnya nanti, kan nggak bisa pakai perasaan, subjektif," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

Saefullah meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) menyusun segera tunjangan yang diperlukan anggota Dewan. Dia berharap bisa mengikuti rapat paripurna pada Senin (2/10).

Baca juga: DPRD DKI Usulkan Kenaikan Tunjangan 20 Persen

"Kalau ada sesuatu angka yang memerlukan pihak ketiga, misal tunjangan transportasi yang harus di-appraisal. Silakan nanti Sekwanappraisal di Kementerian Keuangan daftarnya," paparnya.

Saefullah mengatakan Pemprov dan DPR sebelumnya bersepakat dengan dana APBD-P 2017 sebesar Rp 71,8 triliun pada Kamis (28/9). Namun, saat akan menggelar rapat paripurna pada Jumat (2/10) pagi, DPRD meminta rapat ditunda.

"Saya minta sedapat mungkin ini paripurna segera dilaksanakan. Mengingat ini harus selesai paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir," jelasnya. (yld/jbr)