Tolak Besaran Tunjangan, DPRD DKI Tunda Sahkan APBD-P 2017

Jakarta - DPRD DKI menunda pengesahan APBD Perubahan 2017. Anggota Dewan menolak besaran tunjangan yang ditawarkan Pemprov DKI.

"Estimasinya (tunjangan) belum sepakat kita. Sepakatnya nanti, kan nggak bisa pakai perasaan, subjektif," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

Saefullah meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) menyusun segera tunjangan yang diperlukan anggota Dewan. Dia berharap bisa mengikuti rapat paripurna pada Senin (2/10).

"Kalau ada sesuatu angka yang memerlukan pihak ketiga, misal tunjangan transportasi yang harus di-appraisal. Silakan nanti Sekwan appraisal di Kementerian Keuangan daftarnya," paparnya.

Saefullah mengatakan Pemprov dan DPR sebelumnya bersepakat dengan dana APBD-P 2017 sebesar Rp 71,8 triliun pada Kamis (28/9). Namun, saat akan menggelar rapat paripurna pada pagi tadi, DPRD meminta rapat ditunda.

"Saya minta sedapat mungkin ini paripurna segera dilaksanakan. Mengingat ini harus selesai paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir," jelasnya.

Rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Perubahan DKI 2017 sedianya akan digelar sekitar pukul 09.30 WIB tadi. Namun Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik tiba-tiba menuju ruang kerja Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beberapa menit sebelum rapat dimulai.

Prasetyo dan Taufik tidak mau menjelaskan kelanjutan rapat paripurna tersebut saat keluar dari kantor Djarot. Rapat paripurna belum dapat dipastikan akan dilaksanakan hari ini atau diganti waktu pelaksanaannya. (fdu/fdn)