Masinton Sebut Penyadapan KPK Bertentangan dengan HAM

Jakarta - Penyadapan yang dilakukan KPK kembali mendapat tentangan dari DPR. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyebut penyadapan KPK tak sesuai undang-undang.

Masinton mengatakan Mahkamah Konstitusi memutuskan penyadapan harus diatur melalui aturan setara undang-undang. Karena itu, penyadapan KPK yang dilakukan berlandaskan standard operating procedure (SOP) salah.

"Perintah MK bukan SOP. Audit BPK harus setara mekanisme penggunaan kewenangan," ucap Masinton di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Masinton mendesak DPR segera membahas UU Penyadapan. Usul dia ini, menurutnya, harus dimasukkan ke kesimpulan rapat. Berdasarkan itu, Masinton mengatakan penyadapan KPK selama ini bertentangan dengan HAM.

"Saya mengusulkan dalam kesimpulan, penyadapan harus diatur setara UU," tegas Masinton.

"Penyadapan yang dilakukan KPK bertentangan HAM," imbuh dia. (gbr/dnu)