Selasa 26 September 2017, 00:06 WIB
KPK Perpanjang Masa Tahanan Hakim Dewi Terkait Korupsi Dagang Perkara
Hakim Tipikor yang Kena OTT di Bengkulu, Dewi Suryana. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom).
Jakarta -
KPK melakukan perpanjangan masa penahanan hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Dewi Suryana selama 40 hari. Selain itu, KPK juga perpanjang massa tahanan pengganti PN Bengkulu, Hendra Kurniawan dan PNS Syuhadatul.
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari. 40 hari terhitung mulai tanggal 27 September sampai 5 November 2017 untuk tiga orang tersangka, yaitu SI, HK, dan SUR," ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dewi Suryana dan panitera pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan sebagai tersangka penerima. Sedangkan PNS Syuhadatul Islamy sebagai tersangka penyuap.
Dewi dan Hendra diduga menerima suap sebesar Rp 125 juta dari pihak keluarga terdakwa perkara dugaan korupsi Wilson, Syuhadatul. Uang tersebut disinyalir untuk mempengaruhi vonis perkara tipikor dengan terdakwa Wilson.
KPK mengamankan uang Rp 115 juta dari operasi ini. Sebesar Rp 75 juta ditemukan di rumah DHN, selaku pensiunan panitera pengganti. Diduga Rp 75 juta tersebut bagian dari commitment fee Rp 125 juta untuk mempengaruhi putusan.
(fai/elz)
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari. 40 hari terhitung mulai tanggal 27 September sampai 5 November 2017 untuk tiga orang tersangka, yaitu SI, HK, dan SUR," ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dewi Suryana dan panitera pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan sebagai tersangka penerima. Sedangkan PNS Syuhadatul Islamy sebagai tersangka penyuap.
KPK mengamankan uang Rp 115 juta dari operasi ini. Sebesar Rp 75 juta ditemukan di rumah DHN, selaku pensiunan panitera pengganti. Diduga Rp 75 juta tersebut bagian dari commitment fee Rp 125 juta untuk mempengaruhi putusan.
(fai/elz)
