DetikNews
Rabu 20 September 2017, 21:30 WIB

Anggaran Polri Bertambah Rp 35 T, Pimpinan DPR: Bisa Berubah

Elza Astari Retaduari - detikNews
Anggaran Polri Bertambah Rp 35 T, Pimpinan DPR: Bisa Berubah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Andhika/detikcom)
Jakarta - Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 35,6 triliun dari pagu indikatif Rp 70,7 T. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut besaran anggaran Polri untuk tahun 2018 itu masih bisa berubah karena pembahasan belum selesai.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan saat ini di DPR tengah melakukan pembahasan anggaran terkait RAPBN 2018. Pembahasan kali ini untuk menentukan pagu sementara anggaran kementerian/lembaga (K/L) dari pagu indikatif yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

"Di situ terjadi semacam pendalaman-pendalaman yang terkait dengan mitra kerja alat kelengkapan dewan (AKD). Hampir semua komisi menampung hasil pembahasan bersama," ujar Taufik dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (20/9/2017).


Pada saat komisi-komisi rapat bersama dengan para mitra kerjanya untuk membahas anggaran menuju pagu sementara, Banggar DPR juga tengah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Bappenas, dan pihak-pihak terkait lainnya. Banggar DPR bersama pemerintah sedang rapat kerja untuk menentukan asumsi-asumsi makro yang nantinya akan dijadikan landasan pagu sementara.

"Nanti Banggar dengan pihak pemerintah akan membentuk panja. Panja transfer daerah, panja belanja pusat, dan lainnya. Kalau sudah ada pagu sementara, nanti akan didistribusikan ke komisi-komisi untuk disampaikan ke mitra kerja," sebut Taufik.

Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengatakan pembahasan anggaran bersifat paralel. Setelah pagu sementara ditentukan, kata Taufik, komisi dan AKD akan kembali melakukan rapat kerja untuk melakukan pendalaman bersama mitra kerja masing-masing.


"Finalisasi itu nanti dari hasil pembahasan paralel. Finalisasi di pleno atau pembahasan internal di Banggar bersama pemerintah. Nanti hasilnya dalam bentuk final menjadi pagu definitif," urainya.

Untuk itu, anggaran tiap kementerian/lembaga masih bisa berubah, tergantung hasil kesepakatan di pleno Banggar bersama Menkeu nanti. Termasuk juga anggaran untuk Polri yang meminta tambahan hingga hampir Rp 36 triliun itu.

"Masih banyak kemungkinan berubah. Kan tidak semua disetujui negara. Tergantung kemampuan dari negara juga, itu menjadi kewenangan pleno Banggar DPR dan pemerintah," kata Taufik.

Menurutnya, tambahan anggaran yang diajukan kementerian/lembaga kepada DPR saat proses pembahasan pagu sementara terbilang wajar. Namun keputusan final, disebut Taufik, pada akhirnya ada di pagu indikatif nanti.

"Dari pagu indikatif ke sementara biasanya memang akan naik sekian persen. AKD akan bahas lagi dengan mitra kerja. Itu gambaran, nanti kan tergantung juga yang dimiliki pemerintah," ungkap doktor ekonomi Undip ini.


"Biasanya bisa naik atau turun tergantung pembahasan pemerintah dengan Banggar. Bisa naik dan turun tergantung yang didasarkan asumsi makro," imbuh Taufik.

Politikus PAN itu mengatakan, setelah pagu definitif, anggaran kementerian/lembaga tidak akan berubah lagi. Pagu definitif diputuskan sesuai asumsi makro yang telah ditentukan pemerintah dan Banggar DPR. Ini semua, disebut Taufik, adalah proses menuju ditetapkannya UU APBN.

"Pagu definitif tergantung asumsi makro dan penjelasan dari prioritas program pemerintah yang disampaikan Menkeu mewakili pemerintah sebagai Bendahara Negara. Di sini pentingnya Menkeu," tutur dia.


"Jika kelak inisiatif APBN tidak diterima, akan kembali ke APBN tahun sebelumnya. Itu mekanisme sesuai dengan UU," sambung Taufik.

Seperti diketahui, Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp 35,6 T dari pagu indikatif Rp 70,7 triliun. Salah satu tambahan anggaran ini adalah untuk pembentukan Densus Tipikor sebesar Rp 975 miliar. Tambahan anggaran ini dinilai cukup mencolok.

"Yang mencolok juga adalah kenaikan Rp 975 (miliar) untuk Densus Tipikor, padahal densus ini prestasinya nggak progresif. Jangan sampai nanti ada persaingan dengan KPK dan anggaran ini lebih pada belanja fisik dan proyek, bukan pada pemberantasan korupsi yang sebenarnya," ucap Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi.

"Kenaikan usulan anggaran Polri cukup mencolok, hingga Rp 36 triliun. Sayangnya, detail rencana kerjanya belum jelas," tambahnya.
(elz/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed