Anggaran Densus Tipikor Rp 975 M, Aktivis Antikorupsi: Gede Sekali

Jakarta - Polri mengusulkan anggaran operasional untuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp 975 miliar. Menurut Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), anggaran tersebut sangat besar.

"Wah, gede sekali anggarannya," kata Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril kepada detikcom lewat pesan singkat, Rabu (20/9/2017).

Senada dengan Oce, Ketua Pukat UGM Zainal Arifin Muchtar mengatakan anggaran untuk Densus Tipikor tergolong besar. Jumlahnya pun lebih besar daripada anggaran KPK.

Baca juga: Densus Tipikor Dibentuk Akhir Tahun, Polri Minta Anggaran Rp 975 M

"Menarik itu, uang Rp 970 miliar. Karena KPK kan hanya Rp 700-an miliar," ujar Zainal saat dimintai konfirmasi secara terpisah.

Densus ini direncanakan mulai berjalan pada 2018. Anggaran Rp 975 miliar itu belum termasuk anggaran peralatan dan fasilitas.

Zainal mengaku belum mengetahui bentuk lembaga ini disertai kewenangan, relasi, dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Menurutnya, akan disayangkan bila anggaran sebesar itu dipakai untuk membuat lembaga pemberantasan korupsi yang mirip KPK.

Baca juga: Komisi III: Tambahan Anggaran Mitra Kerja Rp 58 T, Polri Rp 35 T

"Kalau anggarannya besar dan kewenangannya mirip seperti KPK, tidak terlalu spesifik, nanti kita bisa bilang ngapain bikin lembaga baru menghabiskan Rp 970 miliar untuk lembaga yang sama," ujarnya.

Zainal berpendapat semestinya jumlah lembaga pemberantasan korupsi tak perlu terlalu banyak. Pemberantasan korupsi, menurutnya, lebih baik dilakukan KPK.

Perihal Densus Tipikor yang akan beroperasi tahun depan, kata Zainal, yang perlu menjadi perhatian ialah mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan lembaga. Menurutnya, koordinasi dan supervisi mesti ditingkatkan.

Baca juga: Komisi III: Tambahan Anggaran Mitra Kerja Rp 58 T, Polri Rp 35 T

"Kalau mau ada rencana pembentukan Densus Antikorupsi, saya harap dalam kaitan kewenangan kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai tumpang-tindih lagi dengan kewenangan yang lain," ujarnya.

"Karena kalau ada tumpang-tindih, itu merusak konsep yang sudah dibangun setidaknya sampai sekarang," sambung Zainal.

Baca juga: Densus Tipikor Berjalan di 2018, Pukat UGM: Jangan Ada Tumpang-Tindih

Sebelumnya diberitakan, kegiatan operasional Densus Tipikor membutuhkan anggaran Rp 975 miliar. Anggaran tersebut di luar peralatan dan fasilitas.

Sementara itu, Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra mengenai anggaran 2018. Hasil rapat bersama KPK terkait Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2018 sementara sebesar Rp 790-an miliar dan tidak disampaikan usulan tambahan. (jbr/elz)