Minta KPK Awasi Proyek Gedung Baru, DPR: Biar Tahu Nggak Ada Maling

Jakarta - Menuai polemik di masyarakat, DPR menggelar seminar soal rencana pembangunan gedung baru. DPR pun minta KPK turut mengawasi.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menjelaskan seminar ini ditujukan agar tak ada lagi pro-kontra pembangunan gedung baru DPR. Seminar juga meluruskan pendapat masyarakat yang mungkin berpikir DPR lah yang membangun gedung ini.

Baca juga: DPR Kirim Surat Minta Gedung Baru, Menteri PUPR Buat Tim Khusus

"Kirain yang membangun gedung itu anggota DPR. Yang membangun itu pemerintah, yaitu Kesetjenan dan itu bukan untuk kita butuhkan sekarang, untuk anggota DPR yang akan datang dan mensosialisasikan juga bahwa kantor itu tidak aman dan tidak nyaman karena udah over-capacity," ujar Anton di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Menurutnya, pembangunan gedung DPR yang baru paling transparan di dunia. Semua pemangku kepentingan, kata Anton, disurati terkait pembahasan gedung ini.

"Presiden disurati, Menteri Keuangan dihubungi, pembahasannya terbuka. Coba di departemen sana, bahas Rp 1 triliun hanya kepala biro, dirjen, cukup dengan menteri. Ini terbuka karena ini lembaga atau DPR, begitu kira-kira," sebut dia.

Baca juga: Proyek Apartemen Batal, Wacana Gedung Baru DPR Tetap Jalan

Anton punya pesan kepada para pihak yang meragukan pembangunan gedung baru ini. Dia juga ingin KPK mengawasi pembangunan gedung ini.

"Nanti tender-tender saya undang KPK, saya mengawasi biar semua, biar tahu nggak ada maling, transparan di sini. Kalau ada 1-2 yang bersalah, jangan semua diglobalkan," tutur Anton. (gbr/elz)