DPR Cecar KPK soal Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Senin, 11 Sep 2017 22:39 WIB
Wakil Ketua DPR Basaria Pandjaitan (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Komisi III DPR kembali melempar pertanyaan kepada KPK. Kali ini Komisi III DPR menanyakan soal fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam satu kasus yang dianggap saling intervensi.

"Kelebihan dari KPK memang dipisah lebih detail, ada direktorat penyelidikan, direktorat penyidikan, direktorat penuntutan. Yang dikatakan rangkap, tidak rangkap," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membuka penjelasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

"Yang tidak boleh di KPK itu, seorang penyelidik tidak boleh melakukan penyidikan," imbuhnya.

Komisi III DPR mempertanyakan ucapan Basaria. Menurut mereka, ditemukan para penyelidik dan penyidik KPK ini saling intervensi tugas.


"Saya nggak menemukan itu di SOP KPK, fungsi lidik dan sidik digabung," kritik anggota Komisi III Masinton Pasaribu, yang di Pansus Angket KPK bertugas sebagai wakil ketua.

Politikus Golkar yang sedang diperbantukan di Komisi III, M Misbakhun, mengatakan menemukan intervensi itu dalam kasus OTT di BPK beberapa waktu lalu. Dia mengetahuinya dari rekaman CCTV.

"Saya menyaksikan CCTV OTT di BPK. Saya bisa mengidentifikasi siapa penyelidik dan penyidik. Berbaur fungsi itu," tutur Misbakhun, yang merupakan anggota Pansus Angket KPK.

Anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani lalu meluruskan pernyataan rekan-rekannya itu. Menurut dia, undang-undang jelas mengatur penyelidik boleh mengambil tugas penyidikan jika diminta.


"Pasal 16 KUHAP. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik boleh melakukan penangkapan kalau ada perintah penyidik. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan," kata Arsul.

Namun, menurutnya, perlu satu penjelasan dari KPK soal tudingan overlapping tugas penyelidik dan penyidik ini.

"Yang harus kita lihat, kalau dilakukan penyelidik, ada tidak penyidiknya?" sebut Arsul. (gbr/elz)