Perppu Ormas Siap Dibahas, Komisi II Targetkan Selesai 24 Oktober

Jakarta - Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan akan memulai rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas Perppu Ormas pada Senin (16/10/2017) nanti. Selain dengan pemerintah, Komisi II akan mengundang pakar hingga ormas.

"Tadi Komisi II sudah rapat dengan semua fraksi. Kita sudah membuat jadwal yang insyaallah akan dimulai pembahasan itu 16 Oktober. Raker dengan menteri, pemerintah, Mendagri, Kumham, dan apa satu lagi, keuangan atau apa ya saya lupa," ujar Yandri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Baca juga: Bahas Perppu Ormas, DPR Pertimbangkan Undang FPI

Yandri menyebut Komisi II juga akan memanggil pakar dan pihak dari kalangan eksternal. Tujuannya memperkuat keseimbangan antara yang menyetujui dan menolak. Penentuan nama tokoh yang akan dipanggil akan dimintai usulan dari tiap fraksi terlebih dahulu.

"Jadi tadi sudah diberi mandat kepada masing-masing fraksi untuk mengusulkan nama siapa yang layak untuk kita datangkan sebagai narsum di rapat panja," jelas Yandri.

Baca juga: DPR Targetkan Perppu Ormas Selesai Dibahas Akhir September

"Nanti biar fraksi dalam menolak atau menerima itu acuannya bisa diambil dari pendapat yang berkembang yang diwakili unsur yang dipanggil nanti," ucapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan untuk organisasi masyarakat (ormas) yang akan diundang selain Muhammadiyah dan PBNU akan diusulkan dari tiap fraksi pada Senin (11/9). Jika ada nama yang berbeda, itu akan dibahas kembali.

"Nanti kalau sama langsung disetujui, kalau nggak sama dibicarakan diundang atau nggak," imbuhnya.

Baca juga: Mendagri: Ada 344 Ribu Ormas yang Terdaftar tapi Tak Berbadan Hukum

Menurut Yandri, Komisi II menargetkan selesai pada Jumat (24/10) nanti. Namun, jika waktu tersebut tidak cukup, akan diperpanjang hingga masa sidang selanjutnya.

"Harapan kita memang masa sidang ini akan selesai 24 Oktober, tetapi kalaupun lewat juga nggak akan melanggar. Kalau misalnya diputuskan di masa sidang ini bagus, kalau belum cukup waktu ya bisa juga di masa sidang selanjutnya," tutur dia. (lkw/jbr)