Hakim Kembali Kena OTT, Eks Ketua KY: MA Perlu Bertindak Radikal

Jakarta - Hakim kembali terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ini merupakan OTT kedua dalam dua pekan terakhir, menyusul panitera pengganti PN Jaksel Tarmizi terjaring OTT KPK.

"MA perlu melakukan tindakan radikal dengan tidak memberi perkara terhadap hakim-hakim yang tidak berintegritas. MA sangat tahu kredibelitas setiap hakim," kata mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki saat dihubungi detikcom, Kamis (7/9/2017).

Baca juga: PN Jaksel yang Tak Kapok: Dulu Disidak Artidjo Dkk, Kini Diincar KPK

Tindakan radikal lainnya adalah memberi KY kewenangan pengawasan lebih luas. Selama ini rekomendasi sanksi hakim oleh KY acap kali diabaikan MA. Selain itu, perlu dilibatkan Ombudsman mengawasi perilaku PNS pengadilan.

"Beri KY kewenangan menjatuhkan sanksi, jangan lagi lewat MA. Pemerintah dengan menggandeng Ombudsman mengaudit administrasi dan perkara. Coba lakukan audit investigatif, pasti ketemu masalah yang patut diduga sebagai rangkaian permainan perkara," cetus Suparman.

Baca juga: OTT Aparat Pengadilan, Edy Ditangkap Saat Makan Siang

Dalam catatan KY, pada 2016 saja ada 28 aparat pengadilan yang terkena OTT KPK. Mereka terdiri atas hakim, panitera, dan pegawai lainnya.

"Itu membuktikan suap-menyuap di pengadilan yang melibatkan hakim, panitera, dan pihak-pihak yang sedang beperkara masih menggurita. Negeri ini benar-benar mengerikan. Dikepung para pengkhianat bangsa, yang pernah mengangkat sumpah untuk kekuasaan yang mereka genggam, tapi mereka rampas sendiri," pungkas Suparman. (asp/dha)