MK Tolak Gugatan Ibu Paskibraka Gloria: Kesalahan Pemohon

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan anggota Paskribraka Gloria Natapraja Hame. Gugatan diajukan oleh ibunya, Ira Hartini Natapraja Hamel menggugat UU Kewarganegaraan.

"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Baca juga: Cerita Ibunda Soal Paspor Prancis Gloria Paskibraka

Ibu Gloria menggugat bunyi Pasal 41 UU nomor 12 Tahun 2006:

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Menurut MK, seseorang tidak melakukan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UU 12/2006, sehingga menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kesempatannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sebagaimana terjadi pada anak Pemohon.

"Hal demikian jelas bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 41 UU 12/2006 melainkan karena kesalahan yang bersangkutan, termasuk apabila hal itu terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan," kata MK.

Baca juga: Ibu Gloria Paskibraka Gugat UU Kewarganegaraan ke MK

Alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum dikenal asas 'nemo commodum capere potest de injuria sua propria' yang bermakna bahwa tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan orang lain.

"Alasan ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum juga dikenal asas ignorantia juris (legis) excusat neminem yang berarti bahwa ketidaktahuan akan hukum (undang-undang) tidak membuat seseorang bebas dari hukum (undang-undang) itu," papar MK. (asp/rvk)