DPRD DKI: Optimalisasi Lahan untuk RPTRA Cuma Tutupi Kesalahan

Jakarta - Pemprov DKI akan mengoptimalkan aset daerah sebagai lahan untuk RPTRA. Ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad menyebut optimalisasi lahan bukanlah solusi.

"Bu Tuty (Kepala Bappeda) bilang kalau nggak ada plan A ya plan B. Itu bukan menyelesaikan persoalan, tapi itu menutupi kesalahan Anda," kata Riano kepada detikcom, Selasa (29/8/2017).

Baca juga: Curiga Tim Sinkronisasi soal RPTRA, Djarot Ditemui Anggota DPRD DKI

Riano mengaku sempat melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dia mendapatkan laporan bahwa Djarot tidak mendapatkan informasi mengenai dimatikannya anggaran pengadaan lahan RPTRA oleh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Pak Djarot merasa tidak dilaporkan, Pak Djarot merasa dibantu dengan pertemuan bersama kami. Jangan dibalik, dibilang Dewan yang mematikan anggaran," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Syarif menyebut aset yang ada di Jakarta tidak akan cukup untuk pengadaan lahan di RPTRA. Syarif mengatakan hanya 32 dari 48 lahan yang dibutuhkan yang bisa dimanfaatkan untuk RPTRA.

"Saya kira nggak bisa, hitung-hitungan saya lahan yang ada cuma 32. Itu saja belum tentu memenuhi kriteria luas minimal 700 meter untuk RPTRA," jelas Syarif saat dimintai konfirmasi terpisah.

Baca juga: Djarot Serahkan Polemik Pengadaan Lahan RPTRA ke Kemendagri

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pembangunan RPTRA tidak hanya bergantung pada dana APBD. Tuty menyebutkan RPTRA bisa dibangun dengan cara memaksimalkan potensi aset pemda yang sudah ada.

"Pembangunan tetap ada. Jadi lahan yang akan dibebaskan ini bukan satu-satunya sumber lahan yang akan dimanfaatkan. Itu kan plan A, kalau plan A nggak bisa, pakai plan B dengan cara optimalisasi aset," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Tuty menilai lokasi pembangunan RPTRA bisa ditambahkan sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada. Hal ini dimungkinkan untuk penebalan volume.

"Adapun lokasinya masih bisa ditambahkan sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada melalui optimalisasi aset-aset Pemprov yang sudah ada," jelas Tuty. (fdu/rvk)