DetikNews
Senin 21 Agustus 2017, 21:40 WIB

Eks Hakim Syarifuddin Tuding ICW Ikut Campur Seleksi Hakim Tipikor

Andhika Prasetia - detikNews
Eks Hakim Syarifuddin Tuding ICW Ikut Campur Seleksi Hakim Tipikor Eks Hakim Syarifuddin (kemeja putih) dengan pimpinan pansus angket KPK. (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom).
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Jakarta - Eks hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Syarifuddin Umar menuding Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut campur dalam seleksi hakim Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Tudingan itu disampaikan saat ia melakukan audiensi dengan Pansus Hak Angket KPK.

Awalnya, Anggota Pansus Angket KPK John Kenedy Azis menanyakan tentang hakim yang menyidangkan kasus Syarifuddin. Azis juga menanyakan soal suasana ruang persidangan saat itu. Hakim Syarifuddin terlibat dalam kasus suap namun telah bebas dari vonis 4 tahun penjara.

Syarifuddin pun mengatakan saat itu fakta persidangan sudah terungkap sepenuhnya. Hanya saja, pertimbangan hukum dinilainya subjektif.

Lantas, Azis berseloroh bahwa pengadilan Tipikor lebih tepat sebagai tempat penghukuman. Ia menanyakan kembali kepada Syarifuddin.


"Seloroh kami, dulu itu Tipikor tempat pengadilan, bagi kami-kami, dulu Tipikor bukan pengadilan melainkan tempat penghukuman setiap orang yang hadir di Tipikor harus berupa hukuman, ini seloroh kami. Dengan saya kaitkan dengan apa yang dialami Anda, apakah kami terlalu berlebihan?" tanya Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Menanggapi hal tersebut, Syarifuddin mengatakan tak ada yang berlebihan. Ia menuding terjadi ketimpangan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Ia juga menyinggung soal ICW.

"Yang jadi masalah, kenapa tidak kemudian dibebaskan? Timpang antara tuntutan dengan putusan hakim karena memang yang lulusan sebagai hakim Tipikor yang lulus dari seleksi ICW, bukan formalnya di DPR diuji atau lembaga resmi lainnya," tuturnya.

Syarifuddin mengungkapkan saat dirinya gagal terpilih kembali sebagai hakim Tipikor. Ia menilai ada pengaruh ICW. Syarifuddin menilai alasan ia tak lolos sebagai hakim Tipikor karena membebaskan terdakwa kasus korupsi selama berdinas di PN Makassar.

"Lalu ICW masuk keberatan Pak, dinilai tidak pantas. Karena hakim Syarifuddin pernah membebaskan orang, kemudian SK itu dicabut tidak boleh lagi jadi hakim Tipikor karena pengaruh ICW," kata Syarifuddin.


"Bahwa ICW punya peranan soal itu. Saya hakim Tipikor pertama, tapi karena pernah membebaskan orang, saya waktu itu di Makassar terjadi kebodohan bukan 69 orang terdakwanya 1 yang saya bebaskan," tambahnya.

Syarifuddin baru saja menerima uang ganti rugi dari KPK sebesar Rp 100 juta. Hal tersebut bermula saat KPK menangkap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) itu pada 2012. Syarifuddin yang kala itu menjabat sebagai hakim pengawas pailit PT Skycamping Indonesia (PT SCI) menerima sejumlah uang dari kurator.

Atas penangkapan ini, KPK lalu menahan sejumlah alat bukti yang akan digunakan di pengadilan untuk membuktikan dakwaannya, salah satunya flashdisk dan beberapa alat bukti lainnya. Atas perbuatannya, Syarifudin dihukum 4 tahun bui dan dikuatkan MA. Tapi dalam putusan kasasi itu, MA memerintahkan KPK mengembalikan barang bukti lain milik Syarifuddin yang tidak berhubungan dengan perkara.


Putusan ini jadi modal buat Syarifuddin untuk menggugat KPK yaitu perampasan barang bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan. Ia mengajukan gugatan ke PN Jaksel dan meminta ganti rugi Rp 5 miliar.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkannya dan menghukum KPK untuk memberikan ganti rugi kepada Syarifudin sebesar Rp 100 juta. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta dan tingkat kasasi. Vonis kasasi ini diketok oleh Syamsul Maarif, Prof Dr Valerine JL Kriekhoff dengan anggota Hamdan. Perkara itu diputuskan pada 13 Maret 2014. Atas vonis ini, KPK mengajukan PK.

"Menolak PK KPK," demikian lansir panitera dalam website MA, Jumat (11/3/2016).

Duduk sebagai ketua majelis hakim Sultony Mohdally dengan anggota Nurul Elmiyah dan Zahrul Rabain. Vonis ini diketok pada 24 Februari 2016. Di sisi lain, Syarifuddin juga mengajukan PK atas kasus pidananya dan meminta dibebaskan dari jerat hukum. Tetapi MA menolak PK tersebut.
(dkp/elz)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed