"Saya kira sudah surati dua tahun lalu, saya komunikasikan secara intensif waktu pembahasan anggaran. Anggaran tahun lalu sudah turun tapi realisasinya terlambat," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2017).
Fadli mengetahui mengenai moratorium pembangunan gedung pemerintah. Tapi dia mengatakan pihaknya telah mendapatkan surat dari dari presiden untuk mengecualikan Gedung DPR.
"Dari dulu juga moratorium, tapi untuk DPR presiden sudah menyurati kalau DPR tidak," aku Fadli.
Politikus dari partai Gerindra ini mengatakan, kebutuhan akan pembangunan gedung DPR baru sudah mendesak. Fadli menyebut jumlah staf ahli yang semakin banyak menyebabkan Gedung Nusantara I yang menjadi tempat ruang kerja anggota dewan sudah over kapasitas.
"Jumlah tenaga ahli bertambah karena UU MD3 tahun 2014. Mungkin sebelum 2014 masih bisa disiasati karena jumlah tenaga ahli, staf administrasi masih dua. Sekarang kan sudah tujuh, jadi secara kapasitas dan kuantitas sudah berubah," tegas Fadli.
Sebelumnya Menteri Basuki mengatakan belum ada permintaan resmi dari DPR mengenai rencana pembangunan gedung, baik gedung baru ataupun renovasi total Gedung Nusatara I. Kemudian Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan, DPR tak bisa membangun gedung baru karena ada moratorium pemerintah.
"Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian. Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal tersebut," ujar JK, Selasa (15/8). (fdu/elz)
