Pembangunan Apartemen DPR Tak Bisa Jalan Tanpa Rekomendasi PUPR

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut belum ada permintaan resmi dari DPR untuk pembangunan gedung dan apartemen. DPR tidak akan dapat membangun gedung tanpa rekomendasi PUPR.

"Pertama, saya belum ada permintaan resmi, baik yang mau audit yang lama maupun yang rencana mau bikin apartemen," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2017).

"Saya sudah ditelepon Ketua BURT, tapi resmi belum ada jadi saya belum bisa bergerak dan belum bisa bertindak," sambungnya.

Baca juga: JK Minta DPR Gunakan Rumah di Kalibata daripada Bangun Apartemen

Dengan tidak adanya surat resmi dari PUPR, pembangunan apartemen dan gedung DPR belum dapat berjalan. Selain itu, prosesnya akan melalui Sekretaris Kabinet.

Basuki mengatakan rekomendasi tersebut termasuk teknis pengerjaan dan masuk kategori multiyears contract.

"Dan mereka pun tidak bisa kalau tidak ada rekomendasi PU. Misalnya untuk multiyears contract tidak bisa jalan, teknisnya kan juga harus direkomendasikan," ujarnya.

[Gambas:Video 20detik]

(tfq/idh)