Masih Moratorium, JK: Pemerintah Tak akan Bangun Gedung Baru

Jakarta - DPR bersikukuh meneruskan rencana pembangunan gedung baru untuk ruangan kantor 560 wakil rakyat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pemerintah masih dalam moratorium pembangunan gedung baru.

"Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

"Tidak kurangi tapi kalau gedung-gedung baru, kantor-kantor baru, kantor pemerintah pun tidak membangun apa-apa, yang dibangun sekali lagi hanya sekolah, rumah sakit, dan penelitian," lanjutnya.

JK mengatakan moratorium soal gedung baru seharusnya diketahui oleh pihak DPR. "Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal tersebut," tegas JK.

Baca juga: Pimpinan DPR: Masuk Alokasi, Pembangunan Gedung Tinggal Realisasi

Perlu diketahui, dengan rencana kenaikan anggaran DPR menjadi Rp 5,7 triliun, pihak DPR berencana melakukan penataan kawasan parlemen termasuk mendirikan gedung baru pengganti Nusantara I. Salah satu alasannya karena gedung ini dinilai miring 7 derajat hingga menyebabkan lift kerap anjlok.

Pada tahun 2016 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melanjutkan moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan pembelian lahan. Pembangunan hanya diperbolehkan untuk sarana dan prasarana sektor pendidikan.

Baca juga: Undang Jokowi Keliling, Senator Ini Minta Dibuatkan Gedung DPD

"Presiden tetap memutuskan untuk moratorium, itu pembangunan gedung, itu sepenuhnya belum dapat disetujui. Bisa disetujui kecuali untuk pembangunan pendidikan, sedangkan yang lain-lain tidak diizinkan," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat itu.

Untuk pembelian lahan baru, Pramono menyampaikan bahwa diarahkan agar menggunakan lahan-lahan negara yang sudah ada. Cara penggunaannya akan diatur oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola aset negara. (fiq/elz)