Undang Jokowi Keliling, Senator Ini Minta Dibuatkan Gedung DPD

Jakarta - Tak mau kalah dengan DPR yang berencana membangun gedung, DPD pun ikut-ikutan meminta hal yang sama. Anggota DPD M Asri Anas bahkan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk datang berkeliling kompleks parlemen melihat kondisi ruangan dan kantor senator yang masih meminjam.

"Penataan kompleks parlemen sudah harus dilakukan. Penataan itu meliputi pembangunan/penambahan gedung DPR RI. Pembangunan/penambahan gedung DPD RI serta pembenahan secara menyeluruh kompleks parlemen," ujar Asri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8/2017).

Pembangunan gedung DPR yang baru menurutnya perlu dilakukan segera. Sebab menurut Anas, bukan hanya keamanan gedung dan staf saja yang menjadi persoalan, namun juga sempitnya ruangan kerja para anggota dewan itu sendiri.

"Ruang kerja anggota DPR dan DPD ukurannya hanya 3x3 meter, kalau perlu saya mengajak Presiden Jokowi sesekali lihat lah gimana fasilitas ruang kerja anggota DPR dan DPD supaya tahu gimana kondisi sesungguhnya," ucapnya.

Baca juga: Menelusuri Gedung Nusantara I DPR yang Disebut Miring 7 Derajat

"Wartawan tahu dan masyarakat yang biasa berkunjung juga tahu, jangan selalu menuntut banyak dari anggota dewan tapi kita tidak dipikirkan serius suasana kerja yang bagus," imbuh Asri.

Senator asal Sulbar ini mengaku berani menyatakan ruang kerja anggota DPR/DPD lebih kecil dan lebih jelek dibanding ruang kerja anggota DPRD Banten, DKI Jakarta, dan provinsi lainnya. Anas pun menyebut kompleks parlemen Indonesia adalah yang paling tidak aman di dunia.

"Bisa lihat, siapa aja bisa masuk dan bertamu. Rasanya sedih melihat kondisi ini. Sudah 4 tahun terakhir ingin dilakukan pembenahan serius kompleks parlemen. Harusnya sudah dilaksanakan DPR dan pemerintah jangan maju mundur, maju mundur, hanya karena takut kritikan," terang dia.

"Termasuk mana ada DPD atau senator di dunia tidak ada kantornya. Hanya di Indonesia, DPD RI pinjam kantor untuk pakai sidang dan pakai berkantor. DPD RI berkantor meminjam gedung ke sekjen MPR RI bahkan kalau mau sidang paripurna DPD RI harus pinjam dulu ke MPR," sambung Anas.

Anggota PURT DPD RI tersebut berharap agar pemerintah mau bijaksana membantu dalam pemenuhan kebutuhan gedung bagi para senator. Anas bahkan meminta masyarakat melihat sendiri bagaimana kondisi ruangan kantor anggota dewan.

"Ruangan-ruangan eselon II atau III di kementerian lebih luas dan mewah dibandingkan anggota DPR dan DPD. Di DPD dan DPR nggak ada ruangan anggota yang punya toilet, yang ada adalah toilet umum yang dipakai bersama," ucap dia.

Baca juga: Pimpinan DPR: Masuk Alokasi, Pembangunan Gedung Tinggal Realisasi

"Bisa dicek atau dibandingkan. Saya berharap masyarakat jangan selalu melihat sisi negatif anggota parlemen. Kalau perlu bandingkan dengan investigasi lapangan bagaimana kondisi kantor parlemen sesungguhnya," tambah Anas.

Mengenai wacana pembangunan apartemen untuk anggota dewan di eks lahan Taman Ria Senayan, Anas menyatakan tidak setuju. Apalagi itu disebut akan dibangun swasta. Anas berharap kompleks parlemen

"Saya harap kompleks parlemen jangan lagi ada swasta masuk seperti wilayah Taman Ria yang pernah dikuasai swasta," tegasnya.

Baca juga: Gedung DPR yang Disebut Miring akan Jadi Kantor Anggota DPD

Seperti diketahui, DPR berencana membangun gedung karena Gedung Nusantara I yang digunakan untuk kantor anggota dianggap sudah miring dan kondisinya tidak lagi layak digunakan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut, akan memberikan Gedung Nusantara I itu untuk digunakan oleh para anggota DPD.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) sudah menyatakan ogah menggunakan gedung tersebut. DPD meminta gedung baru.

"Masa miring dikasih ke DPD, enak aja. DPD mau gedung baru, kita sudah mengusulkan. Kenapa pake bekas-bekas sih? Ya kasih DPD yang baru lah," ujar OSO di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/8). (elz/imk)