Pimpinan DPR: Masuk Alokasi, Pembangunan Gedung Tinggal Realisasi

Jakarta - Pembangunan gedung DPR ternyata sebenarnya sudah masuk alokasi dana sejak beberapa waktu lalu. Namun hingga kini pembangunan belum terlaksana karena dananya tidak terserap atau tidak digunakan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, pengkajian soal Gedung Nusantara I DPR yang menjadi lokasi ruangan 560 anggota dewan sudah dilakukan sejak lama. Namun setiap ada rencana pembangunan, hal tersebut menjadi polemik.

"Itu waktu rekomendasi pembahasan oleh (Dinas) Cipta Karya (Kementerian PUPR) di periode berikutnya," ujar Taufik saat berbincang dengan detikcom, Selasa (15/8/2017).

Rekomendasi Kementerian PUPR menurut Taufik menyebut bahwa Gedung Nusantara I konstruksinya sudah miring. Sehingga memerlukan renovasi total. Taufik mengatakan, sebenarnya sudah ada alokasi dana dari pemerintah untuk pembangunan tersebut.

"Ada penambahan anggota dan staf ahli, maka itu perlu diperbaiki. Kita nggak perlu menguras energi dan menjadikan ini polemik. Bahwa ada rekomendasi PUPR kan menyebut ini perlu dicek, diperbaharui lagi," ucapnya.

"Di tahun anggaran sebelumnya sudah dialokasikan oleh pemerintah perlu ada renovasi cuma masalahnya dana itu tidak terserap.Itu karena DPR berhati-hati. Dialokasikan ke kesetjenan DPR," imbuh Taufik.

Politikus PAN ini menyebut, alokasi dana masuk di APBN 2016 atau 2017. Namun DPR menurut Taufik tidak melakukan pembangunan gedung karena saat itu ada dinamika politik yang dianggap lebih harus diprioritaskan.

"Jadi DPR masih ada hal lain yang prioritas. Jadi sebenernya ini (pembangunan gedung) bukan barang baru, memang perlu ada renovasi itu," tuturnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya masih menunggu permintaan resmi dari DPR untuk memperbaiki gedung wakil rakyat itu. Namun tahap itu dianggap sebenarnya sudah terlewati di periode sebelumnya sebab dananya juga sudah masuk dalam alokasi.

"Ini bukan lagi mengajukan, sudah dialokasikan di antara APBN 2016-2017 tapi nggak keserap. Ini sudah waktunya ke Menkeu karena sudah dianggarkan sebenarnya. Jadi (pengajuan) sudah lewat," terang Taufik.

"Hanya saja karena tidak terserap (belum jadi ada pembangunan) maka uang itu dikembalikan ke kas negara karena ketentuan UU nya seperti itu. Ini masalahnya itu masih nunggu hal-hal teknis aja," sambungnya.

Perencanaan soal pembangunan gedung pun sebetulnya dikatakan Taufik sudah dilakukan sebelumnya. DPR sudah mengundang ikatan arsitek, panitia lelang dan tim-tim terkait pun telah terbentuk. Bahkan DPR juga sudah melombakan desain. Tapi lagi-lagi pembangunan tidak terealisasi.

"Panitia lelang sudah ada, tapi belum dilaksanakan. Tim-tim sudah ada, sudah dilombakan juga. Pak Fadli sudah sampaikan juga waktu itu. Sebenarnya sudah berjalan. Faktanya adalah pembangunan gedung tinggal realisasi," urai Taufik.

Menunurtnya, pembangunan bisa langsung direalisasikan pada 2018 nanti. Namun yang diperlukan adalah review ulang antara DPR dan pemerintah.

"Kalau 2018 direalisasikan sudah bisa, nggak ada masalah. Ini kan belum hanya karena masalah teknis. Kalau sudah dianggarkan itu kan berarti sudah sepengetahuan dan disetujui pemerintah. Hanya saja saat itu ada dinamika politik," paparnya.

"Sekarang dikembalikan ke mekanisme awal antara DPR dan pemerintah. Direview ulang antara DPR dan pemerintah, apabila memang ada anggaran yang bisa diserap. Soal renovasi atau pembangunan awal (gedung baru), nggak masalah," tambah Taufik.

Pimpinan DPR bidang ekonomi ini meminta agar masalah pembangunan gedung dewan tidak lagi dijadikan polemik. Sebab menurut Taufik, pada hakikatnya gedung untuk DPR ini sebenarnya adalah milik negara.

"Kita kembalikan kepada posisi bahwa Gedung DPR itu milik negara. Jangan kita berkutat menguras energi perlu atau tidaknya pembangunan gedung. Karena tugas DPR bukan membangun gedung," tutup Taufik. (elz/dkp)