DetikNews
Sabtu 12 Agustus 2017, 21:07 WIB

Giliran Rumah Kabid Bina Marga Kota Malang Digeledah KPK

Muhammad Aminudin - detikNews
Giliran Rumah Kabid Bina Marga Kota Malang Digeledah KPK Foto: Muhammad Aminudin/detikcom
Malang - Penggeledahan terus dilakukan oleh KPK untuk mengungkap dugaan skandal suap proses Perubahan APBD 2015 dan proyek jembatan Kedungkandang di APBD tahun anggaran 2016. Kali ini, KPK menggeledah rumah Kabid Bina Marga Kota Malang, Dahat Sih Bagiyono.

Dahat dulunya menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pengawasan Bangunan (DPUPPB). Kini DPUPPB beralih nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Rumah bergaya minimalis di Villa Bukit Tidar Blok E2/105, Desa Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, didatangi penyidik KPK sejak, Sabtu (12/8/2017), siang. Aparat kepolisian bersenjata lengkap mengawal dan mengamankan lokasi selama proses penggeledahan berlangsung dalam beberapa jam itu.

Penyidik yang berjumlah sekitar 6 orang kemudian meninggalkan rumah Dahat dengan membawa dua unit kendaraan Kijang Innova warna hitam pelat luar Kota Malang. Kepada wartawan, Dahat mengaku sebenarnya berada di luar saat penyidik datang ke rumahnya. Mereka menghubungi dan memintanya pulang.


"Tadi ada acara wali di kampus UIN, saya ditelepon dan disuruh pulang oleh KPK," ungkap Dahat yang juga merupakan Ketua RT setempat ini.

Dahat mengatakan, KPK mencari dan lalu membawa berkas atau dokumen pekerjaan yang berada di rumahnya. Dahat enggan menyebutkan secara rinci dokumen apa yang dicari dan disita penyidik lembaga anti-rasuah itu.

"Dokumen pekerjaan yang dicari, kebetulan ada di rumah. Bukti tanda setor ke kas daerah," terang Dahat.

Tanda bukti setor yang dimaksud adalah dari PT Nugraha Adi Taruna (NAT). Itu adalah perusahaan yang memenangkan tender proyek jembatan Kedungkandang senilai hampir Rp 30 miliar.

Dokumen berada di tangan Dahat karena saat itu dia merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Tanda setor milik PT NAT yang dicari," ungkapnya.

Tiga tersangka sudah ditetapkan oleh KPK dalam dua kasus yang ditangani. Yakni Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono, mantan Kadis PUPPB Jarot Edy Sulistyono, dan Hendarwan Maruszaman Komisaris dari PT NAT.


Sekilas Tentang Jembatan Kedungkandang

Proyek jembatan Kedungkandang pernah ditangani oleh Polres Malang Kota tahun 2013 silam, dalam perjalanannya penyelidikan kasus tidak berujung jelas.

Menurut keterangan yang dihimpun detikcom, proyek pertama dianggarkan pada 2012 senilai Rp 54 miliar. Belum satu tahun berjalan, PT NAT selaku pemenang tender terkena wanprestasi hingga harus mengembalikan sisa dana ke kas negara senilai hampir Rp 7 miliar.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat itu juga menemukan adanya kerugian negara dari proyek tersebut. Persoalan ini berujung pemutusan kontrak hingga proyek jembatan Kedungkandang jadi mangkrak.

Tahun anggaran 2014, Pemkot Malang mengalokasikan kembali proyek jembatan Kedungkandang dalam APBD senilai hampir Rp 50 miliar. Namun, alokasi dibatalkan karena belum ada ketetapan hukum.

Tahun berikutnya, yakni 2015, jembatan Kedungkandang kembali dianggarkan sebesar Rp 30 miliar. Namun Wali Kota Malang Moch Anton menyatakan menghapus rencana anggaran tersebut karena jembatan Kedungkandang masih dalam penyelidikan aparat penegak hukum.


"Saya delete (hapus) saat itu, setelah tahu dianggarkan nilainya kalau tidak salah Rp 30 miliar. Saya hapus karena masih bermasalah," ujar Anton kepada detikcom beberapa hari lalu.

Anton juga menyebut, penanganan oleh KPK adalah kasus jembatan Kedungkandang dengan tersangka Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono. "Kasusnya jembatan Kedungkandang sesuai Sprindik KPK," tutur Anton.

Menjelang perubahan APBD 2015, proyek jembatan Kedungkandang kembali diusulkan. Kali ini dirancang selama tiga tahun 2016 hingga 2018 (multiyears), dengan besaran anggaran setiap tahun variatif.

Rencana itu akhirnya kembali dihapus dan alokasi dana dialihkan ke pos anggaran lain. Pertengahan 2016, beberapa anggota DPRD Kota Malang dimintai keterangan oleh KPK. Mayoritas dari mereka adalah anggota Badan Anggaran (Banggar).


Jembatan Kedungkandang kembali mencuat empat hari lalu. Tim penyidik KPK datang dan menggeledah Balai Kota Malang, di antaranya ruang kerja Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten 2 dan 3, Bagian Hukum, Kantor Dinas PUPR hingga melakukan penyegelan.

Malam harinya, KPK juga menggeledah rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono, serta kediaman pribadinya di Jalan Vinolia. KPK juga menyasar Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, di mana Jarot Edy Sulistyono kini menjabat.

Kediaman Jarot juga tak luput jadi sasaran penggeledahan. Esok harinya, giliran Gedung DPRD, rumah dinas Walikota dan kediaman pribadi digeledah KPK.
(elz/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed