Kamis 10 Agustus 2017, 10:59 WIB
Djarot ke Penunggak: 11 Ribu Orang Antre Rusun dan Mau Bayar
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (Nathania/detikcom)
Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat segera menindak warga rumah susun (rusun) yang masih menunggak pembayaran sewa. Djarot meminta penunggak meninggalkan rusun karena ada 11 ribu orang yang antre untuk mendapatkan rusun.
"Iya (ditindak) kan aturannya begitu. Kalau memang sengaja dia nggak mau ya sudah, banyak yang mau loh, enak kan. Yang di dalam nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi banyak yang mau sehingga mereka yang antre bisa masuk," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).
Djarot telah meminta Dinas Perumahan mencari tahu penyebab tunggakan sewa tersebut. Dia berharap warga dapat memahami uang yang digunakan untuk perawatan rusun.
"Makanya Dinas Perumahan turun apa sih penyebabnya. Itu tadi banyak yang mengantre sudah mencapai hampir 11 ribu. Setiap hari saya menerima laporan untuk minta rusun dan mau membayar sewa iuran. Hidup di Jakarta memang harus bersedia kerja keras, tahan banting," tuturnya.
Djarot menampik mayoritas penghuni rusun yang tidak membayar adalah warga relokasi. Tapi dia memastikan akan memberi kebijakan khusus bagi warga relokasi yang kesulitan membayar.
"Belum tentu yang tidak membayar warga relokasi. Makanya nanti kami lihat siapa yang warga relokasi siapa yang bukan. Jadi warga relokasi kami kasih beberapa kebijakan, tapi mereka yang umum tegas," jelasnya.
(aan/fdn)
"Iya (ditindak) kan aturannya begitu. Kalau memang sengaja dia nggak mau ya sudah, banyak yang mau loh, enak kan. Yang di dalam nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi banyak yang mau sehingga mereka yang antre bisa masuk," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).
Djarot telah meminta Dinas Perumahan mencari tahu penyebab tunggakan sewa tersebut. Dia berharap warga dapat memahami uang yang digunakan untuk perawatan rusun.
Djarot menampik mayoritas penghuni rusun yang tidak membayar adalah warga relokasi. Tapi dia memastikan akan memberi kebijakan khusus bagi warga relokasi yang kesulitan membayar.
"Belum tentu yang tidak membayar warga relokasi. Makanya nanti kami lihat siapa yang warga relokasi siapa yang bukan. Jadi warga relokasi kami kasih beberapa kebijakan, tapi mereka yang umum tegas," jelasnya.
(aan/fdn)
