"Kita lihat dong, kasus per kasus kenapa tidak bisa. Apakah memang betul tidak mampu atau sengaja tidak bersedia membayar. Dari situ baru kita bisa cari solusinya kayak apa. Tapi bagi mereka yang melanggar ya tetap dia harus bayar," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).
Djarot mengatakan iuran yang harus dibayarkan bukanlah sewa rusun namun biaya pemeliharaan. Tapi dia menyebut memang tetap ada anggaran khusus bagi mereka yang tidak mampu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wali Kota Blitar ini menyebut ada anggaran di Badan Amal, Zakat, Infak, dan Sedekah (Bazis) bagi warga yang tidak mampu. "Makanya case by case, kalau misalnya dia tidak mampu betul bisa melalui Bazis. Bazis kan ada untuk itu, mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Bazis," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, total tunggakan rusun di DKI mencapai Rp 32 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti.
"Total tunggakan di 23 lokasi rusun sampai Rp 26 miliar pada Januari 2017. Untuk bulan Juni sudah meningkat jadi Rp 32 miliar," tutur Meli, Senin (31/7).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan pun menyatakan banyaknya tunggakan disebabkan oleh rendahnya penghasilan penyewa. Selain itu, para penyewa tidak memiliki tabungan yang cukup.
"Ya, masyarakatnya memang nggak mampu karena penghasilannya rendah sekali dan mereka nggak punya saving. Itu yang menyebabkan pada nunggak," urai Agustino, Senin (31/7). (fdu/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini