Siasat Jaksa Bermain Rasuah: Amankan Kasus hingga Jadi Pengacara

Dhani Irawan - detikNews
Jumat, 04 Agu 2017 08:00 WIB
Foto: dok detikcom
Jakarta - Jaksa 'nakal' lagi-lagi ditangkap KPK. Gelaran operasi tangkap tangan (OTT) yang jadi senjata KPK kembali mengungkap celah korupsi yang dilakukan mereka.

Yang teranyar menjadi tersangka yaitu Rudy Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan di Jawa Timur (Jatim). Kuasa Rudy sebagai kepala dijadikan kesempatan untuk mengeruk duit haram.


Siasatnya dengan cara 'mengamankan' perkara. Berawal dari masuknya laporan sebuah LSM terhadap seorang kepala desa yang diduga melakukan korupsi dana desa, Rudy bermain mata.

Uang Rp 250 juta jadi jaminan agar kepala desa yang bernama Agus Mulyadi itu tak terjerat hukum. Namun siasat Rudy itu terdeteksi radar KPK.

Korps Adhyaksa yang kini dipimpin Jaksa Agung M Prasetyo kembali berang. "Sangat wanti-wanti, hati-hati untuk jangan coba-coba bermain api," kata Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan, Widyo Pramono, Kamis (3/8/2017).

Wajar saja Kejaksaan Agung (Kejagung) gerah dengan ulah para jaksa 'nakal' tersebut. Ini sudah kesekian kalinya memang para jaksa 'nakal' itu tertangkap KPK.


Bila dirunut, pada 11 April 2016, jaksa di Subang, Jawa Barat, bernama Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni juga ditangkap KPK karena menerima suap dari Ojang Sohandi yang saat itu menjadi Bupati Subang. Fahri dan Deviyanti menerima duit haram dengan catatan agar nama Ojang tak dimunculkan dalam perkara korupsi penyalahgunaan dana BPJS di Subang.

Lalu pada 26 September 2016, jaksa di Padang yaitu Farizal juga dicokok KPK karena menerima suap. Parahnya, Farizal sampai-sampai menjadi pengacara terdakwa yang kasusnya dia tangani. Dia bahkan sempat membuatkan pleidoi untuk si terdakwa yaitu Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto. Kasus ini juga menyeret ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.

Kemudian pada 9 Juni 2017, KPK menangkap Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba di salah satu resto di Objek Wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu. KPK juga menangkap pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi.


Suap yang diberikan kepada Parlin diduga berhubungan dengan pengumpulan data dan bahan keterangan indikasi korupsi terkait dengan proyek pembangunan irigasi yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu. Saat operasi tangkap tangan, tim KPK menyita barang bukti berupa uang senilai Rp 10 juta. Diduga, sebelumnya Parlin telah menerima uang sebesar Rp 150 juta. Proses hukum masih berjalan.

Dan tentu saja yang paling tak terlupakan yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang tertangkap basah menerima suap senilai US$ 660 ribu atau setara Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani (orang dekat Sjamsul Nursalim) pada 2 Maret 2008. Ia juga menerima suap dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn Yusuf melalui pengacara Reno Iskandarsyah senilai Rp 1 miliar.


Urip divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 September 2008. Urip terbukti menerima uang terkait dengan jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan itu diberikan kepada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun bui terhadap Urip pada 28 November 2008. Sedangkan Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, menolak permohonan kasasi Urip. Jumat, 12 Mei 2017, Urip akhirnya keluar dari penjara karena mendapat pembebasan bersyarat dari Kemenhukham.

(dhn/dhn)