PDIP Kembali Kritik PAN yang Mbalelo ke Pemerintah

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Edward Febriyatri Kusuma/detikcom)

Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali melayangkan kritik atas sikap PAN yang mbalelo dari pemerintah. Pihaknya menilai, dalam etika politik, sikap itu tidak dibenarkan.

"Sudah," ujar Hasto di sela acara peringatan Tragedi 27 Juli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menilai setiap partai tentu mempunyai agenda politik sendiri. Tetapi, dalam koalisi pemerintah, partai pendukung harus memprioritaskan visi dan misi bersama.

"Setiap partai mempunyai agenda sendiri, tetapi seharusnya ada kepentingan yang dikedepankan. Parpol pendukung pemerintah harus mempunyai agenda yang sama dengan pemerintah. Secara etika politik, itu tak bisa dibenarkan mempunyai agenda berbeda, lebih-lebih dalam agenda yang strategis," paparnya.

Baca Juga: PAN di Ujung Tanduk 'Banteng'

Hasto menyebut bergabungnya Golkar, NasDem, Hanura, PKB, PPP, dan PAN dengan PDIP di koalisi pemerintah seharusnya dapat membangun konsolidasi kuat. Apalagi dengan beban tanggung jawab yang diberikan rakyat kepada pemerintahan Jokowi-JK, Hasto menyebut seharusnya koalisi parpol itu bisa meringankan kerja pemerintah.

"Dukungan kuat dari rakyat melalui pilpres secara langsung juga harus mendapat dukungan dari DPR. Sehingga digalanglah kekuatan-kekuatan politik seperti Partai Golkar, PPP, dan PAN. PDI perjuangan tentu berharap ada satu kata dan perbuatan," tuturnya.

Hasto mengatakan sokongan dari partai pendukung seharusnya dapat diwujudkan secara efektif. Karena itu, sikap mbalelo PAN itu tentu akan dibahas dalam rapat partai koalisi.

"Karena itulah, hal tersebut akan menjadi agenda pembahasan rapat para ketua umum parpol pengusung pemerintah dengan Bapak Presiden. Untuk menentukan bagaimana sikap seharusnya terhadap persoalan tersebut," pungkasnya.

(edo/ams)